Kantor Kemenag Brebes Setiap Jumat Sepi ” Diperintahkan Dari Pusat” Efisiensi
BREBES – brdnusantara.news.blog – Menurut Abdul Wahab Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes bahwa Setiap hari Jumat hanya 9 ruangan masing-masing satu orang yang melakukan dinas WFO ( Work from office ) , menurutnya ditemui Tim pada hari Rabu 7 Mei 2025 Hal ini dilakukan setelah mendapatkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 perihal efisiensi Sedangkan yang lainnya setiap ruangan bekerja dari rumah WFH ( Work From Home ).
Dari 9 ruangan yang ada di kemenag setiap satu ruangan bekerja menjadi WFO pada hari jumat secara bergantian.
Konsekuensinya pada hari Jumat terlihat kantor sepi seperti tidak ada orang yang bekerja, paparnya.
Yang terdapat dan diperintahkan untuk efisiensi bukan hanya Kemenag saja tapi hampir semua Kementerian dilakukan efisiensi, ujarnya.
Dari Kementerian Agama di tiap Kabupaten khususnya Brebes tinggal menjalankan perintah dari pusat.
Dengan adanya efisiensi yang terdampak bukan hanya kantor dan dinas saja, namun hampir semua sektor termasuk hotel yang biasanya rame Sekarang sepi, bahkan diperintahkan tidak boleh mengadakan acara seremonial di perhotelan.
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 meliputi beberapa poin penting, antara lain:
1. Pemotongan Belanja: Inpres ini mengatur pemotongan belanja di berbagai sektor pemerintahan sebagai langkah efisiensi.
2. Penggunaan Anggaran: Inpres ini menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dan efektif, serta tepat sasaran.
3. Pengawasan: Inpres ini juga mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk kontrol dan evaluasi.
Dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, diharapkan efisiensi anggaran di semua sektor dapat ditingkatkan, sehingga penggunaan anggaran negara dan daerah dapat lebih optimal.( TGH )
Pesan kepada wakil bupati Brebes, Dari sesama warga desa Wlahar
BREBES – brdnusantara.news.blog – Hal ini disampaikan oleh Hartono yang dulu tahu persis dari awal perjuangan Wurja yang sekarang menjadi wakil bupati Brebes.
Dikatakan Hartono warga RT 2 RW 2 Dusun Karangsari, Desa Wlahar Kecamatan larangan , ia mengatakan ” kalau Wlahar memang terkenal Desa terpencil dan desa yang terisolir, Saya bersyukur Pak Wurja bisa jadi wakil bupati, dahulu waktu jadi anggota dewan hingga 3 periode Wurja selalu teringat dan membangun desa Wlahar bersama dengan Haikal anggota dewan DPR R I partai Gerindra dari pusat “.
Wurja Wabup Brebes
Saya teringat Wurja jadi kepala dusun di desa Wlahar, Kecamatan larangan Kabupaten Brebes, sampai sekarang memang ada salah satu keluhan bagi masyarakat yaitu akses Jalan harus melewati tanah pertani.
Di desa ini mayoritas bekerja menjadi petani peternak dan berkebun, kebanyakan mayoritas beternak kambing sapi dan kerbau.
Memang peternakan terpisah dari dusun untuk menuju Dusun harus melewati tanah Perhutani, harapan Hartono yang terpenting adalah akses jalan, dan ia berharap kedepannya ada akses jalan dari peternakan ke dusun, jelasnya.[ TGH ]
PPK 1-4 kabupaten Tegal melakukan perbaikan Jungle Jenderal Sudirman Ketanggungan
BREBES – brdnusantara.news.blog – Setelah terjadinya kecelakaan beberapa kali diakibatkan oleh jeglukan jalan, di Jendral Sudirman ketangguhan hari Jumat 2 Mei 2025 PPK 1-4 Kabupaten Tegal langsung menurunkan tim untuk melakukan perbaikan di lokasi tersebut.
Perbaikan yang dilakukan itu otomatis membuat masyarakat daerah situ merasa senang dan merasa lebih nyaman lagi setelah adanya perbaikan.
Prayitno salah satu petugas dari PPK 1-4 kabupaten Tegal, mengatakan bahwa penyebab jalannya terjadinya kelandaian dan sejumlah truk mengalami jeglukan diakibatkan oleh muatan truk bermuatan melebihi kapasitas yang lalu Lalang di daerah situ.
Yaitu truk bermuatan urugan dari Prupug dan Buaran Ketanggungan.
Untuk perbaikan tersebut kami baru bisa menurunkan perbaikan untuk sementara waktu, jelasnya.[ TGH ]
BREBES – brdnusantara.news.blog – Terkait perekrutan jabatan di empat Perumda Pemerintah Kabupaten Brebes yang meliputi Dewan Pengawas Perumda Air Minum, Direktur Perumda Percetakan, Direktur Perumda Farmasi Sarana Kesehatan dan Direktur Perusahaan Daerah Perbengkelan yang dinilai oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAHMI “Srugal-srugul”, Komisi 2 DPRD Kabupaten Brebes berencana memanggil Kepala Bagian Perekonomian.
Disampaikan ketua Komisi 2 Tobidin, SH., M.H, dalam percakapan melalui saluran whatsapp (WA) bahwa dirinya belum mendapatkan tembusan perihal perekrutan calon dewan pengawas dan direktur di Perumda Kabupaten Brebes.
“Saya akan undang Kabag Perekonomian mengenai seleksi BUMD di Kabupaten Brebes, apakah melalui mekanisme regulasi yang ada atau hanya melalui proses secara cepat dan efisiensi atau hanya karena kebutuhan mendesak atau muatan kepentingan,” jelasnya.
Diketahui tahapan seleksi jabatan calon dewan pengawas dan direksi sudah diumumkan untuk kelengkapan administrasinya dan hasil dari seleksi beberapa Perumda hanya Perumda Air Minum yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat minimal. Untuk Perumda yang dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal panitia seleksi memberi kesempatan kembali bagi masyarakat untuk mengisi jabatan tersebut.
Daftar nama calon Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi adalah sebagai berikut : dari Unsur Pemerintah 1. Andi Budiman 2. Nurjanto 3. Tahroni 4. Warsito Eko Putro dari Unsur Independen 1. Cecep Setiawan 2. Danang Komaruzaman 3. Khairil Anwar 4. Moh. Cholil Rifai 5. Sunarto 6. Tri Murdiningsih
Selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi wajib mengikuti paparan Profil dan Performa Perumda Air Minum Tirta Baribis yang dilaksanakan Rabu (30/04/2025) melalui zoom in meeting conference.
Diberitakan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan seleksi jabatan di Perumda Brebes hanya dilandasi dengan SK TIM Panitia seleksi saja dan anggaran yang digunakan dari keuangan Perumda Air Minum Tirta Baribis. Selain itu proses penyusunan tim yang terlalu cepat, melaporkan ke bupati tanggal 10 April, SK Timsel 12 April, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga 14 April.
Hal ini dipertanyakan Karno Roso selaku Direktur LBH KAHMI bahwa ini diduga belum dilaksanakan kajian hukum yang mendalam serta penggunaan anggaran seleksi dari uang rakyat melalui PDAM untuk proses seleksi empat Perumda.
Perumda Perbengkelan yang dulu mati, tiba-tiba akan dihidupkan kembali, tanpa ada aturan yang jelas, menurutnya, “Kalau tetap dipaksakan proses ini yang tidak sesuai aturan, namanya srugal srugul, yang ada tidak membereskan masalah, malah merepotkan”.
BLH melakukan pinwas kepada tiga rumah sakit, agar penanganan limbah sesuai dengan aturan
BREBES – brdnusantara.news.blog – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebes melakukan bimbingan dan supervisi (binwas) pengelolaan limbah rumah sakit di tiga lokasi berbeda. Ketiga rumah sakit tersebut adalah RS Dedy Jaya Jatinegara, RS Aminah, dan RS Siti Asiyah Bumiayu, Selasa (29/4/2025).
Binwas dilakukan untuk memastikan seluruh rumah sakit mematuhi standar pengelolaan sampah dan limbah medis sesuai ketentuan yang berlaku. Fokus utama pengawasan mencakup pelaporan hasil uji baku mutu air limbah, keberadaan dan pengelolaa
TPS Limbah B3, serta kelengkapan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Binwas ini penting untuk memastikan pengelolaan limbah medis dan non-medis berjalan sesuai aturan lingkungan dan tidak membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitar,” ujar Kabid Pengelolaan Sampah DLH Brebes, Andriyani.
DLH menyoroti bahwa masih ada rumah sakit yang belum maksimal dalam melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Padahal, pemisahan limbah berbahaya dengan limbah biasa adalah langkah penting untuk memudahkan proses pengolahan lanjutan.
“Pemilahan limbah adalah langkah awal paling krusial. Kalau dari awal sudah tercampur, maka proses pengolahan akan lebih sulit dan berisiko tinggi,” kata Andriyani.
Selain itu, DLH juga menilai apakah rumah sakit telah melakukan pengolahan limbah dengan metode yang tepat. Metode yang umum digunakan antara lain insinerasi (pembakaran), autoklaf (sterilisasi uap panas), dan pengolahan kimia.
“Setiap metode harus disesuaikan dengan jenis limbahnya. Kami ingin memastikan bahwa rumah sakit tidak asal buang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu,” tambahnya.
Tim juga memeriksa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik rumah sakit. Hasil uji baku mutu air limbah harus dilaporkan dan menunjukkan bahwa air buangan tidak mencemari lingkungan.
“Laporan hasil laboratorium wajib ada dan harus menunjukkan bahwa air limbah sudah aman. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kesehatan lingkungan,” tegas Andriyani.
Dalam kunjungan binwas, DLH turut menginspeksi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3). Limbah berbahaya harus disimpan dengan standar keamanan agar tidak mencemari tanah, air, atau membahayakan petugas.
“TPS LB3 harus memenuhi standar. Ada prosedur khusus dalam penyimpanan limbah beracun yang tidak bisa ditawar,” jelasnya.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi salah satu indikator penilaian. RTH dibutuhkan sebagai pelindung ekologis di sekitar rumah sakit, selain fungsi estetika.[ TGH ]
BREBES – brdnusantara.news.blog – Di DPRD Brebes terdapat anggaran senilai 400 juta untuk 6 media, untuk Peliputan, herannya tidak semua media tahu dan tidak semua diberitahu tentang hal ini, pencairan anggaran itu dikhususkan kepada 6 media tersebut setelah menunjukkan karya tulisnya berupa cetak atau website.
Hal ini dikatakan Nurrahman selaku kepala bagian fasilitasi , pengawasan , dan penganggaran sekertariat DPRD kabupaten Brebes., ia beralasan dan mengatakan kalau anggarannya termasuk kecil, dan dibandingkan kabupaten kota lainnya , anggaran publikasi yang ada besar dan bisa merangkul banyak media.
Sementara Nurrahman mengatakan bahwa pihaknya menggunakan standar SSH yakni Standar Satuan Harga, untuk mencairkan anggaran perberita ada satuan harganya.
Herannya ketika dimintai data mengenai tugas Komisi 1 , 2 dan 3 serta 4 , yang beberapa waktu lalu pergi ke Bekasi, ke sejumlah OPD organisasi pemerintahan daerah.
Nurohman sampai berita ini diturunkan mengatakan yang mengetahui adalah pendamping komisi, hingga saat ini pihaknya tidak memiliki data.
Herannya pada saat hari Selasa 29 April 2025 pihak dari pemerintah Kabupaten Bekasi dan sejumlah dewan dar Bekasi sudah datang ke DPRD Brebes, namun pihak DPRD Brebes sedang keluar kota untuk menjalankan tugas pansus.
Menyebutkan mungkin hal ini kurang koordinasi antara DPRD Bekasi dengan DPRD Brebes, paparnya.
Lebih lanjut Nurohman ketika ditanya Apakah tugas dewan itu hanya menghabiskan anggaran yang ada saja atau memang bagaimana, ia malah mengatakan sakjane wis ngarti,
Sementara anggota dewan dari Bekasi dari partai PSI ketika ditanya anggota dewan dari Bekasi yang ke Brebes-, tapi tidak bisa menemui DPDR yang di Brebes, ujarnya
Sebagai perbandingan ketika ditanya Apakah DPRD Kabupaten Bekasi kantor DPR nya terbuka untuk masyarakat yang menceritakan bahwa setiap dewan yang ada di sana, seperti pegawai negeri sipil absensinya ada dan berkewajiban datang dan menemui opd saja , tapi menemui rakyat yang datang mengadu ke kantor DPRD.[ TGH ]
brdnusantara.news.blog – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh program rumah untuk tenaga kesehatan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Kesehatan. Hal itu penting karena terkait sandang, pangan, dan papan sangat perlu di wilayah Jawa Tengah.
“Prinsip, kita akan dukung karena sandang, pangan, dan papan di wilayah kita itu perlu, terutama di Jawa Tengah kita masih memerlukan sekitar 1,2 juta RTLH,” kata Ahmad Luthfi usai menghadiri acara Akad Massal dan Penyerahan Kunci untuk Tenaga Kesehatan di Perumahan Puri Delta Asri EXT 1, Kabupaten Kendal, Senin, 28 April 2025.
Pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah sangat pesat, sehingga menambah angka backlog kemiskinan perumahan. Kondisi pada 2024 diperkirakan mencapai 324.803 unit. Sementara perumahan pascabencana dan relokasi rumah korban bencana yang belum tertangani sekitar 1.297 unit.
Di sisi lain, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah juga cukup tinggi. Namun, Pemprov Jateng sudah memiliki langkah-langkah penyelesaian dengan penanganan kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan seperti APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, Baznas, dan swadaya masyarakat.
Tercatat, sampai akhir 2024 sudah tetangani sekitar 1.800.531 unit RTLH. Menyisakan jumlah yang belum tertangani sebanyak 1.022.113 unit RTLH.
“Jadi rumah tidak layak huni nanti akan kita kebut. Anggaran kita cukup khusus untuk rumah tidak layak huni. Artinya, satu tahun kita anggarkan hampir 17 ribu rumah, ini nanti akan kita rapatkan juga dengan beberapa stakeholder yang lain. Prinsip, layanan dasar terkait rumah harus kita kejar dan tekuni untuk wilayah kita,” jelasnya.
Ahmad Luthfi menambahkan, dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Jawa Tengah, pengembang perumahan juga harus ikut andil dalam pembangunan perumahan. Baik itu perumahan bersubsidi maupun komersial. Sebagai informasi, pencairan rumah subsidi pada 2025 melalui pendanaan KPR FLPP hingga 11 April 2025 di Jawa Tengah sudah 5.336 unit dan di Kabupaten Kendal sendiri sebanyak 1.109 unit. Salah satu rumah subsidi di Kabupaten Kendal adalah Perumahan Puri Delta Asri 9, yang saat ini telah terbangun sebanyak 615 unit rumah.
“Jadi ada dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekitar 30 ribu untuk tenaga kesehatan. Untuk Jawa Tengah sudah dibagikan,” katanya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan, khusus buat tenaga kesehatan ada kuota sekitar 30 ribu unit rumah bersubsidi. Selain itu juga ada kuota untuk petani, nelayan, dan buruh masing-masing 20 ribu unit rumah.
Salah seorang keluarga tenaga kesehatan, Danu, mengaku sangat terbantu dengan adanya program rumah untuk tenaga kesehatan di Indonesia. Di antaranya subsidinya sangat besar, syarat administrasi juga sangat mudah hanya surat pengantar dari rumah sakit.
“Sudah ada rumah tapi masih atas nama orang tua. Punya keinginan punya rumah atas nama sendiri sejak anak kedua saya lahir, sekitar 15 tahun lalu, baru kesampa sekarang. Jadi sangat terbantu,” kata Danu saat menemani istrinya Tutut Fitriyani yang seorang perawat RSUD Dr Adhyatma, Tugurejo, Kota Semarang.[ TGH ]
Penambang Ilegal di sepanjang kali di dinilai menyumbang terjadinya longsor dan tanah bergerak
BREBES – brdnusantara.news.blog – Menanggapi mengenai tambang ilegal yang ada di kali untuk pasir dan batu Mahfudin selaku ketua LSM Mas Jaka hari Minggu 27 April 2025, Ia mengatakan harus ditutup .
Akar tanaman keras atau akar tunggang memiliki kemampuan untuk memperkuat dan mempererat adhesi dalam dan permukaan bumi atau tanah. Akar tanaman keras juga memiliki daya kapasitas untuk menyerap air hujan masuk ke dalam perut bumi. Kerusakan hutan tanpa reboisasi merupakan variabel tanah itu menjadi bergerak dan kemudian menjadi bencana….
Terkait penambang pasir dan batu di kali wilayah Brebes selatan ? Minta ditutup atau tetap beroperasi ?
Dia menjawab harus ditutup owhh…! Penambangan liar atau quari legal hanyalah manggali keuntungan tanpa melakukan tindaklanjuti reklamasi lahan galian tersebut, ujar Mahfudin.
Mengenai tanah bergerak disebabkan oleh pedalaman liar menurut Tangguh Bahari selaku masyarakat Brebes Selatan , Harus dibuktikan dulu melalui kajian yang mendalam terkait penambangan ilegal dan tanah bergerak di desa mendala Sirampog..kalo kaitan penambangan ilegal sungai kalipedes.saya sudah pernah melaporkan Ke Polda Jateng tapi di tolak alasan karena penambangan pake alat tradisional. Jadi polda gak bisa bertindak sekitar tahun 2018 sebelum covid saya udah lapor Polda Jateng.
Sementara salah satu anggota dewan Komisi 3 Brebes yaitu Ade Afriyanto mengatakan biaknya siap memfasilitasi dari penambang, petani, pemerintah desa.
” mau ditutup tutup aja mau diresmikan harus ada kajian teknisnya, tapi yang lebih bagus lebih baik adalah duduk bareng semua pihak yang terkait, dan bisa jadi ada korelasi ke atas menyebabkan tanah bergerak atau longsor” .
Tety Yuliana kepala DPMPTSP Menanggapi ? Terkait tambangan ilegal , yang menurut alasan dan masyarakat harus ditutup ? Karena menyebabkan bencana longsor dan tanah bergerak
” Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ” , ujarnya.( TGH )
BUPATI TIDAK HADIRIAUDENSI , INI KATA ALIANSI MASYARAKAT PEDULI KESEHATAN “
BREBES – brdnusantara.news.blog –
” Ketika Kekuasaan Tidak Lagi Memandang yang Miskin Papa”
Hari ini kami datang bukan membawa amarah, tapi membawa luka—luka yang telah menjadi daging dari hidup sehari-hari rakyat miskin Brebes. Kami melangkah ke ruang audiensi, membawa secercah harapan bahwa nalar kekuasaan masih menyisakan sedikit ruang bagi suara yang parau, bagi tubuh-tubuh yang letih menunggu kebijakan yang tak kunjung tiba.
Namun kami mendapati ruang kosong, dingin oleh absennya wajah-wajah yang seharusnya bertanggung jawab. Tak tampak Bupati, tak hadir Wakil, tak pula terlihat Sekda. Bahkan Ketua Komisi IV yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan negara pun abai dari tempatnya. Seolah-olah penderitaan rakyat miskin adalah gema sayup yang tidak layak menyita waktu kekuasaan yang sibuk merangkai citra.
Apakah ini hanya kebetulan kalender? Ataukah sudah menjadi watak kekuasaan: menjadi tuli ketika rakyatnya paling lirih, dan menjadi bisu ketika suara-suara kecil menuntut perhatian?
Dalam filsafat, kekuasaan yang melupakan keberadaannya sebagai pelayan adalah kekuasaan yang telah membusuk dari dalam. Ia tak lagi menjadi alat keadilan, tetapi berubah menjadi tirai tebal yang menutup wajah penderitaan. Ia hidup, tapi tak hadir. Ia menjabat, tapi tak menjangkau. Ia memiliki kuasa, tapi kehilangan makna.
Dan kami, yang memilih walk out hari ini, bukan karena kalah. Justru karena kami tak ingin menjadi bagian dari sandiwara yang menghalalkan ketidakhadiran atas nama sibuk, yang memaklumi pembiaran atas nama birokrasi. Kami adalah cermin, dan dalam cermin itu hari ini, kekuasaan terlihat menunduk—bukan karena rendah hati, tapi karena kehilangan keberanian untuk menatap luka rakyatnya.
Hari ini, tepat 65 hari sejak Bupati Brebes dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan gegap gempita ia mengusung “Program 100 Hari Kerja”, sebuah adagium politik yang seolah hendak memberi harapan baru. Namun nyatanya, hari ini, kami saksikan sendiri: program itu tak lebih dari fatamorgana etis—menyilaukan dari jauh, kosong ketika didekati.
Seandainya orientasi kebijakan benar-benar berakar pada kebutuhan rakyat, maka kesehatan harus menjadi nyala pertama dalam obor pembangunan. Tetapi sejak Januari 2025, ratusan ribu warga miskin Brebes terombang-ambing tanpa jaminan kesehatan, dibiarkan bergulat sendirian melawan derita. Bukannya ditarik ke lingkar solusi, mereka malah dipaksa menelan pil pahit: bahwa negara hadir hanya sebagai poster, bukan pelindung.
Dan ketika kami datang hari ini bukan untuk mengemis, tetapi untuk berdiskusi, untuk menyampaikan formulasi alternatif demi menyelamatkan nyawa yang kami dapati hanyalah kursi-kursi kosong yang memantulkan keangkuhan diam.
Seolah jerit rakyat miskin tak lebih dari nyamuk yang mengganggu tidur siang kekuasaan.Apakah nurani kekuasaan telah sedemikian tumpulnya hingga tak lagi mendengar ratapan seorang ibu di pelosok desa yang menimang anaknya dalam demam tak terobati? Apakah pejabat Brebes telah sepenuhnya menanggalkan rasa, membiarkan warganya berperang melawan sakit tanpa senjata, tanpa perisai?
Dan yang lebih tragis, ini terjadi di bawah kepemimpinan seorang perempuan—yang oleh kodrat biologis dan historisnya lebih dekat pada sentuhan rasa, lebih halus dalam jangkauan nurani. Tapi barangkali jabatan itu telah mengeras, menjauhkan perasaan dari pelukan penderitaan.
Jika demikian, maka biarkan kami turun ke jalan.Biar kami berdiri di mimbar bebas, bukan karena ambisi politik, tetapi karena cinta yang tak sanggup diam.Biar suara kami menggema, menggetarkan ruang-ruang nyaman para elite yang tak pernah merasakan dinginnya lantai rumah tanpa BPJS.Kami akan berteriak dengan kebenaran, dengan luka, dengan nurani—hingga gendang telingamu tak bisa lagi menolaknya.
Karena sesungguhnya, pemimpin bukan dia yang dipanggil “yang terhormat”, tapi dia yang rela duduk di tanah bersama yang terpinggirkan.Kepemimpinan bukan soal spanduk, bukan pula soal angka tapi soal kehadiran.Dan ketika rakyatmu paling lemah, justru di situlah engkau diuji: apakah kau memimpin dengan kuasa, atau memeluk dengan rasa.Seorang pemimpin yang tak hadir di saat genting, sejatinya sedang mengundurkan diri dari nuraninya sendiri.( TGH )
Dalam audiensi , Bupati Brebes dinilai tidak peduli terhadap nasib warga miskin
BREBES – brdnusantara.news.blog – Acara audiensi pada hari Jumat 25 April 2025 di gedung pengelola terpadu yang dihargai sejumlah LSM yang tergabung dalam aliansi peduli kesehatan yang diketuai oleh Anom Panuluh dan sekretaris Rismanto, sejumlah OPD terkait dan Dinas kesehatan, Direktur rumah sakit Brebes, Direktur RS Soekarno, mereka menyayangkan bupati Brebes Paramita Widya Kusuma hari ini tidak hadir dalam acara ini.
Menurut Anom Panuluh ketidakhadiran bupati Brebes dalam acara audisi ini dinilai dikatakannya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap masyarakat miskin, di Kabupaten Brebes.
Sementara itu Kepala Dinas kesehatan kabupaten Brebes Inneke Tri Sulistiyowati, SKM,MKes , bupati Brebes sudah mendisposisi kepada pihaknya dan kepada lain untuk hadir di acara ini namun tidak peduli kepada warga miskin.
Namun ketidakadilan itu dimungkinkan kepada OPD terkait yang jelas opd terkait yang menjalankan tugas pelaksana di lapangan, jelasnya.Begini penjelasan lengkap Kepala Dinas Kesehatan Brebes,( TGH )
Welcome to this little demo page! We would love to introduce you to our set of Crowdsignal blocks and created this post for you, so that you can test and play with all of them right inside of your editor.
Preview this post if you would like to test the Crowdsignal blocks from your visitors perspective. Oh and please feel free to delete this draft post anytime, it was only created for demo purposes.
If you want to learn more about Crowdsignal please go to crowdsignal.com and join our little community all about feedback here.
Polls
We all have opinions! Curious about the opinion of your audience? Start asking with our poll block. It makes creating a poll as fast and simple as listing bullet points.
You can choose between a button or a list style for your answer options, and you can fully customize the styling of the block. By default the poll block will support your theme styling, but it’s up to you if you want to keep it. You can customize the style how you want, from font-family to border colours.
Just click in the poll below and start editing.
And everything else you expect from a Crowdsignal poll is also available — such as setting “single answer” or “multiple answer” choices, a customised confirmation message, poll timeframe, and avoidance of double voting.
Here is a short demo video for how to set up this block, not that you would need it ;)
Feedback Button
You might have spotted it already, in the bottom left corner of this page: Our Feedback button.
This is a floating button that lives above your site’s content. Always visible this button makes giving feedback easy! User can send you a message and provide their email address so you could can get back to them. Needless to say that you can fully customize the design and text, including the label of the button itself. Feel free to make it a “Contact me” or “Say hello” button or anything you like.
And yes, you can change its placement! You can put the button in any corner of your site. Just try it! Click in the feedback and start editing.
Don’t miss out on your customers’ feedback. Keep your door open anytime and place a feedback button on all your pages.
Voting
Sometimes we need just quick and fast feedback from our audience. A quick voting button might be all you need. Fully customizable of course.
There is already a “like” button at the end of a WordPress post that you can click to express satisfaction or agreement. But what if you want to ask readers their opinion on a subject in the middle of a post? Or what if you want to present several ideas and find out which one is the most popular? Wouldn’t it be great to ask readers what they think without having to leave the editor or switch to another service or plugin?
That’s what we thought! Say hello to our Voting Block:
It’s a simple block that adds two voting buttons—thumbs up, thumbs down—to your post wherever you want to place them. Customize the block in different sizes and colors, with or without a border, and with or without a visible vote counter. Put several in a single post, next to different ideas, to see how they stack up for readers. Make the block your own!
Applause
The Applause block is a simpler and more playful version of our Voting block. The main differences are users only being able to give positive feedback and encouraging users to “make as much noise as they want”. Meaning this block does not only allow repeated voting, but even encourages it.
Let your audience make some noise with a big round of applause.
The block currently comes in three different sizes, and can be customised with a button-like styling, including a border, border radius and some colour customisation options.
Embed Surveys & Forms
So far we only talked about quick and fast ways to collect feedback or opinions from your audience. But what if you have many questions or want to create simple forms? You can do this with Crowdsignal, too! Create a survey or form on app.crowdsignal.com and embed it into your WordPress post or site. Similar like here:
The Crowdsignal survey above was embedded using our “Single question per page mode.” It’s exactly what it sounds like: In this mode, no matter how many questions your survey has, your respondents will always see one question at a time. Single Mode shines when you embed a survey into your website or blog post. Surveys with multiple questions can take up a lot of space, overwhelming your site. If you’re not sure whether your readers will take the survey at all, it disrupts the reading experience. With Single Mode, a survey uses the same amount of space as an image, even a really long survey.
Once they provide an answer (or skip the question), the next question loads. It has a playful feel, like flipping through a slide show. Every answered question feels like progress.
You can choose between several transition options, and decide whether the questions should move from top to bottom, or from left to right.
Ready to create one? Here’s how:
– Go to app.crowdsignal.com (we will log you in with your WordPress.com account – magic ;)) .
– Create a new survey.
– In the Editor, choose “Single Mode” at the top left.
– Then create as many questions as you like and style your theme.
– When you are ready click on Sharing and copy the URL of your survey.
– Go back to your WordPress editor and paste the URL of your survey into your post
– Done! Your survey will appear in your post.
Here is a short demo video for you that shows you how it works in less than a minute:
Measure NPS
While we are driving our projects, working hard on our products, we all wonder: How are we doing? Are people satisfied with our service? Are we doing better since last month?
We have built a Gutenberg block for you that makes it easier than ever before to track your Net Promoter Score on WordPress. If you have previewed this post before, you might have seen the NPS question already in a modal window.
The moment you add the block, you are basically done. The design of the block is based on your site’s theme. You can still customize the styling of the block, or edit the questions, but that might not even be necessary.
To get the most out of your NPS data, it is important to show the question only to users that are already familiar with your service or product. You can configure the block to only show to repeat visitors. It’s more likely you will get feedback from someone who knows what they are talking about, and you can make sure new users are not interrupted during their first visit to your site.
After you publish the block go to the results page of the block and monitor your results. We have built a special results page for you to track your NPS score and to analyse any additional feedback.
We provide an analytics dashboard with our block that automatically calculates the Net Promoter Score for you in real-time and allows you to monitor your score over time. Are the differences geographic? Filter your results based on countries.
By the way, did you know you also can get email notifications or a ping in your Slack channel any time you get an NPS rating? Just click on the little “connect” button on your results page.
Jalan Randegan – Jatisawit Rusak Parah & Memiliki PJU
BREBES – brdnusantara.news.blog –Jalan Randegan Jatisawit Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes memang dilihat merah merona namun itu dipandang dari jauh Ketika mendekat dan merapat mencoba jalannya yang penuh dengan sejuta lobang, sampai-sampai salah Seorang warga mengalami kecelakaan hingga telurnya hancur.
[ Kabid PJU Dishub Brebes ]
Namun tidak itu saja jalan Randegan Jatisawit juga tidak memiliki lampu jalan atau dikenal dengan nama pju penerangan jalan umum.
Walaupun 2024 sudah melalui dua anggota dewan yakni Muhaimin dari Gerindra yang berjanji akan sampaikan ke haji Rin dari Golkar.
Namun hingga tahun 2025 ini penerangan jalan umum Desa itu hingga tahun ini belum terealisasi.
Begini komentar dari Pak RT Kepala Bidang pembelajaran umum Amin N, dan kepala desa Randegan Losari Sudarto. ( TGH )
Diduga ada keterlibatan perangkat desa hingga SPPT PBB warga desa diblokir
BREBES – brdnusantara.news.blog – Berdasarkan keterangan beberapa warga masyarakat Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu, persoalan ini terungkap setelah sejumlah warga mendapat surat teguran terkait wajib pajak. Saat itulah, mereka kaget karena ada pajak yang terutang bertahun-tahun. Padahal, mereka sudah membayar secara kolektif kepada perangkat Desa Pruwatan.
Tangguh (55), tokoh masyarakat setempat saat ditemui penapantura.com , Kamis (22/04/2025) menjelaskan ,bahwa SPPT tanah pekarangan miliknya di blokir oleh pihak Bapenda Kabupaten Brebes,padahal setiap tahun pajak di bayarkan.
Kami masyarakat ingin menuntut keadilan yang pertama ada oknum yang menggunakan uang masyarakat itu sehubungan dengan pajak. Dan pajak itu bervariasi, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun,” katanya.
“Kasus ini diketahui terjadi saat warga ingin mengurus balik nama kepemilikan tanah dan ternyata nunggak bertahun-tahun. Padahal sudah membayar rutin tiap tahun melalui kolektif ke perangkat Desa,” tambahnya.
Tangguh, berujar karena menaruh curiga, warga berinisiatif mengecek pajak. Ternyata, kasus itu tidak menimpa 1-2 orang saja.
Tangguh menuturkan, pada dasarnya warga ingin perangkat dan Kepala Desa bertanggung jawab dan bersedia mengembalikan semua uang PBB yang telah di slewengkan.
Apa bila tidak ada iktikad baik, warga akan melapor ke Polres Brebes. “Ini sudah keterlaluan, sudah menjadi penyakit, harus ditindak tegas,” imbuh Tangguh.
Sementara hingga berita ini di turunkan pihak pemerintahan Desa Pruwatan belum memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut.Beberapa kali awak media mencoba menghubungi melalui telepon WhatsApp hari Selasa 22 April 2025 , Rasiman Kepala Desa Pruwatan namun yang bersangkutan tidak merespon.
Menurutnya Rasiman selaku kepala desa harus bertanggung jawab, dan kalau ada perangkat desa yang memakai uang dan tidak mentorkan SPPT kepada negara itu berarti hal itu penggelapan, dan maksud unsur pidananya.
inspektorat atau kejaksaan harus tegas, memeriksa perangkat desa dan menentukan besaran orang yang memakai uang SPPT pajak.
Kalau ditelusuri yang protes dan diblokir lebih dari ratusan orang, di desa ini, hingga SPPT PBB-nya diblokir .[ Teguh ]
BREBES – brdnusantara.news.blog – Berikut adalah tentang pengalaman warga Brebes saat membayar pajak kendaraan dan masalah oknum:
Aku baru-baru ini harus membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Brebes. Saat mengurus dokumen, petugas meminta aku untuk melampirkan KTP asli pemilik kendaraan. Aku langsung mengambil KTP dari dompet dan menyerahkannya kepada petugas.
Namun, saat itu aku mendengar bahwa ada warga Brebes yang rela membayar Rp50 ribu per tahun untuk membantu mengurus KTP pajak kendaraan mereka. Aku sedikit terkejut mendengar hal itu, karena aku tidak tahu bahwa ada layanan seperti itu.
Tapi, setelah aku tahu bahwa ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi, aku merasa tidak puas. Aku berharap bahwa pihak berwenang akan menindaklanjuti masalah ini dan memastikan bahwa proses pembayaran pajak kendaraan berjalan dengan transparan dan adil.
Aku percaya bahwa membayar pajak kendaraan adalah kewajiban warga negara yang penting, dan aku berharap bahwa prosesnya dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa biaya tambahan yang tidak perlu. Aku berharap bahwa pihak berwenang akan melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.
BREBES – brdnusantara.news.blog – Tentang informasi adanya pungutan atau sumbangan kepada orang tua atau siswa yang baru masuk di MTSN Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 ketangguhan dikatakan Madsolah selaku kepala seksi pendidikan madrasah ( Kasi Penmad) Kementerian Agama Kabupaten Brebes, hari Jumat 11 April 2025 uang sumbangan itu memang ada dan yang berupa titipan untuk membeli baju, dan alokasinya akan dibelikan baju, yang merupakan sumbangan uang gedung , kalau hasil rapat komite kurang dari Titipan itu maka sisanya akan dikembalikan , ujar Madsoleh
Kepada awak media ,Madsoleh juga menegaskan bahwa pengembalian uang titipan itu memang dilakukan pada saat PPDB , Ia mengharapkan setelah ada rapat komite sekolah , dan memutuskan besaran uang sumbangan maka orang tua siswa akan dikembalikan sebesar sisanya itu.
Hanya saja nanti kalau ada rapat komite sekolah tentang sumbangan atau pungutan uang gedung yang 1,5 juta itu nanti kalau hasil rapat di sekolah menentukan seberapa besar sumbangan uang gedung itu maka , sisanya akan dikembalikan kepada orang tua
Memang dari hasil penelusuran awak media si MTs N Negeri 1 Ketanggungan ada pungutan sebesar 2,5 juta , satu juta untuk pakaian dan satu setengah untuk sumbangan uang gedung.
Mengenai uang yang dua juta yang dari orang tua libur atau anak yang anaknya tidak bersekolah di sekolah MTS Negeri 1 Ketanggungan, ia mengatakan uang itu harus dikembalikan.[ TGH ]
You must be logged in to post a comment.