BREBES,– brdnusantara.news.blog – Kehadiran fasilitas kesehatan baru kini hadir di wilayah Losari dengan berdirinya Rumah Sakit (RS) Prima Insan Mulia. Rumah sakit yang masuk dalam kategori Tipe D ini telah mengantongi izin operasional dan tengah bersiap untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat sekitar. (17/12/2025).
Alamat Rumah Sakit Prima Insan Losari adalah di Jl. Raya Pantura Losari, sebuah rumah sakit swasta tipe D yang terletak di wilayah Losari, dekat perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah (sering dikaitkan dengan wilayah Brebes/Cirebon), dengan nomor kontak 081511000600.
Humas RS Prima Insan Mulia, Bowo, menjelaskan bahwa rumah sakit ini dibangun di atas fondasi kepemilikan kolektif. Tercatat ada sekitar 40 pemilik (owner) yang tergabung dalam PT Prima Insan Mulia, yang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari dokter spesialis hingga tokoh masyarakat setempat.
“Pemiliknya campuran, ada sekitar 40 orang. Di antaranya ada praktisi medis seperti dr. Miftah, hingga tokoh masyarakat seperti mantan Camat Losari,” ujar Bowo saat memberikan keterangan resmi.
Fasilitas dan Layanan Unggulan
Meski tergolong rumah sakit Tipe D, RS Prima Insan Mulia dilengkapi dengan fasilitas modern untuk menunjang kenyamanan pasien. Gedung yang terdiri dari tiga lantai ini sudah dilengkapi dengan fasilitas lift dan memiliki kapasitas total 50 tempat tidur.
Untuk tahap awal, rumah sakit ini akan fokus pada tiga layanan spesialis utama, yaitu:
Spesialis Bedah Umum
Spesialis Anak
Spesialis Kandungan (Obgyn)
Status Layanan BPJS
Mengenai layanan BPJS Kesehatan yang banyak ditanyakan masyarakat, pihak manajemen menyatakan bahwa saat ini RS Prima Insan Mulia belum bisa melayani pasien BPJS. Hal ini dikarenakan adanya prosedur administrasi dan syarat akreditasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
“Proses pengajuan ke BPJS membutuhkan waktu. Kami harus melewati tahap akreditasi dan kredensialing dari pihak BPJS terlebih dahulu. Untuk saat ini, kami baru bisa melayani pasien umum dan pasien dengan kategori darurat (emergency),” tambah Bowo.
Sudah Grand Opening tinggal MOU dengan BPJS
Meski izin operasional dari Bupati telah keluar sebagaimana tertera pada plakat di area depan gedung pihak rumah sakit masih terus melakukan pembenahan internal sebelum melaksanakan grand opening.
Manajemen berharap kehadiran RS Prima Insan Mulia dapat mempercepat akses layanan kesehatan berkualitas bagi warga di perbatasan, sehingga pasien tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan tindakan spesialis.
Ringkasan Informasi RS Prima Insan Mulia:
Fitur Deskripsi
Tipe RS Tipe D (3 Lantai dengan Lift)
Kapasitas 50 Tempat Tidur
Layanan Spesialis Bedah Umum, Anak, Kandungan
Status BPJS Dalam Proses (Saat ini Umum & Emergency)
BREBES,- brdnusantara.news.blog – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan predikat Informatif dalam Penilaian Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2025 yang berlangsung di Hotel Patra & Convention Semarang, Selasa (16/12/2025) malam.
Penghargaan Diterima Langsung Bupati Paramitha
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Panelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hasan dan Yoyon Indrayana, kepada Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE, MM. Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Brebes meraih nilai tinggi sebesar 90,09 dan ditempatkan dalam kategori kabupaten/kota informatif.
Capaian ini dipandang sebagai bukti konsistensi Pemkab Brebes dalam menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi publik. Usai menerima penghargaan, Bupati Paramitha menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Brebes malam ini kembali meraih Penghargaan Badan Publik Kategori Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa prestasi ini adalah hasil kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memberikan layanan informasi yang terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.
Penghargaan Sebagai Motivasi Peningkatan Pelayanan
Menurut Bupati Paramitha, penghargaan KIP Award 2025 menjadi dorongan bagi Pemkab Brebes untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipercaya.
“Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Brebes semakin baik dan semakin informatif. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak yang telah mendukung upaya ini. Brebes Beres,” tutupnya.
82 Badan Publik di Jawa Tengah Raih Predikat Informatif
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, terdapat 82 badan publik di provinsi ini yang berhasil meraih predikat informatif. Rinciannya meliputi:
– 22 kabupaten/kota
– 26 perangkat daerah provinsi
– 17 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota
– 7 rumah sakit provinsi
– 5 badan vertikal
– 1 pengadilan agama
– 2 Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota
– 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
“Hasil ini menunjukkan adanya kemajuan yang patut diapresiasi dan menjadi cerminan bahwa upaya peningkatan keterbukaan informasi publik terus berjalan,” ungkap Indra. Ia menambahkan bahwa KIP Award merupakan bentuk apresiasi kepada badan publik yang berkomitmen transparansi, sekaligus upaya memperkuat ekosistem keterbukaan informasi di Jawa Tengah.
Tema: “Memperkuat Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berdampak”
Tema yang diusung pada KIP Award 2025 menekankan pentingnya peningkatan komitmen keterbukaan informasi dari sisi regulasi, kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Semua badan publik diharapkan dapat mengaplikasikan tema ini untuk menciptakan kebijakan publik yang benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Dukungan dari Pimpinan Tinggi
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, turut mengapresiasi komitmen keterbukaan informasi di Jawa Tengah. Ia menilai keterlibatan langsung pimpinan daerah menjadi faktor kunci dalam mendorong layanan informasi publik yang berkualitas.
“Keterbukaan informasi ini tidak hanya dimaknai sebagai peringkat, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang menekankan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam keterbukaan informasi. Menurutnya, setiap ASN memiliki fungsi kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyampaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi sangat penting untuk mengatasi sumbatan komunikasi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan publik,” pungkas Gubernur Ahmad Luthfi.
BREBES,- brdnusantara.news.blog – Wakil Bupati Brebes Wurja SE mendorong budaya menabung masyarakat. Menurutnya undian simpanan bukan sekadar pembagian hadiah, tetapi merupakan bentuk penghargaan kepada para nasabah yang setia menabung dan mempercayakan pengelolaan keuangannya.
“Gebyar undian ini mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menabung, mengelola keuangan dengan baik, serta menumbuhkan budaya menabung sejak dini,” ucap Wurja saat Pengundian Simpanan dalam rangka Gebyar HUT ke 18 PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), di Hotel King Royal Brebes, Rabu (17/12/2025).
Wurja menyampaikan apresiasi kepada PT BPR BKK Banjarharjo. Kata Wurja, perjalanan 18 tahun bukanlah waktu yang singkat dan menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank daerah tersebut, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM di Kabupaten Brebes dan sekitarnya.
“Saya mendorong BPR BKK Banjarharjo untuk terus menjaga prinsip kehati-hatian, meningkatkan kualitas pelayanan, berinovasi mengikuti perkembangan zaman, serta berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” serunya.
Lanjut Wurja, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
Direktur Utama PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) Muhammad Abdillah menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah yang telah memberikan kepercayaan kepada bank yang dipimpinnya.
“Kepercayaan nasabah merupakan modal utama bagi kami untuk terus tumbuh dan berkembang. gebyar simpanan ini kami selenggarakan sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah sekaligus untuk mendorong budaya menabung di masyarakat,” ungkapnya.
Muhammad Abdillah mengatakan, BPR BKK Banjarharjo berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan terpercaya, serta terus menghadirkan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi fokus utama ke depan.
“Melalui rangkaian kegiatan Gebyar 18 Tahun ini, diharapkan hubungan antara bank dan nasabah semakin erat, dilandasi semangat kebersamaan dan kepercayaan yang berkelanjutan. Acara undian pun diharapkan berjalan lancar, transparan, dan membawa kebahagiaan bagi para pemenang,” jelasnya.
Muhammad Abdillah berharap, dengan bertambahnya usia, PT BPR BKK Banjarharjo semakin maju, semakin dipercaya, dan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya.
Sementara itu pemenang undian utama sepeda motor diraih oleh Mufidah dari Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba. Hadiah diserahkan Wakil Bupati Brebes didampingi Direktur Utama PT BPR BKK Banjarharjo dan para saksi.
Acara ini dihadiri, perwakilan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Andre Wahyu Yudhantoro SE MM, jajaran Forkopimcan Wanasari dan Banjarharjo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal, komisaris, direksi, serta ratusan nasabah BPR BKK Banjarharjo. Red /Teguh
MTs Miftahul Ulum Buka Suara: Bantuan Keluarga Terduga Pelaku Bukan “Uang Damai,” Tapi Tali Asih
Brebes, – brdnusantara.news.blog – Pihak MTs Miftahul Ulum Rengaspendawa, Brebes, akhirnya memberikan penjelasan terkait kasus yang menimpa Azka Rizki Fadholi, siswa yang meninggal dunia setelah diduga mengalami perundungan. Sekolah menegaskan bahwa bantuan dana yang diberikan oleh keluarga siswa yang diduga terlibat bukanlah “uang damai” untuk menutup kasus tersebut.
Menurut pihak sekolah, uang tersebut diberikan sebagai tali asih, bentuk empati, dan upaya menjaga hubungan baik antar tetangga. Keluarga terduga pelaku juga menolak disebut memberikan “uang damai” karena mereka merasa tidak ada niat atau tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kematian Azka.
“Kami ingin meluruskan kesalahpahaman yang beredar. Bantuan yang diberikan itu murni sebagai tali asih dan bentuk kepedulian karena mereka bertetangga,” ujar perwakilan sekolah.
Pihak sekolah juga menjelaskan bahwa setelah mendengar kabar Azka sakit, guru Bimbingan Konseling (BK) langsung menjenguk ke rumah korban untuk mengetahui kondisinya. Namun, saat itu belum diketahui pasti penyakit yang diderita Azka.
Dari hasil investigasi internal yang dilakukan sekolah, para siswa yang diduga terlibat mengaku hanya bercanda biasa dan tidak memiliki niat untuk menyakiti Azka. Meskipun demikian, pihak sekolah menegaskan tidak akan tinggal diam dalam menangani kasus dugaan perundungan ini.
“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini dan akan terus berupaya mencari fakta yang sebenarnya. Kami juga akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada tindakan perundungan yang dilakukan oleh siswa kami,” tegas pihak sekolah.
Kasus ini masih terus dalam penyelidikan pihak berwajib untuk mengetahui penyebab pasti kematian Azka dan memastikan apakah ada unsur perundungan yang terlibat.
BREBES,- brdnusantara.news.blog – Artikel ini mengulas secara mendalam mengenai tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Brebes, menyoroti peran sentral seorang pemimpin, dr. Heru Padmonobo, yang telah membawa perubahan positif dalam memberikan layanan primer kepada masyarakat.
I. Profil dan Kepemimpinan Kepala Puskesmas
1. Dedikasi dan Latar Belakang Jabatan
Dr. Heru Padmonobo, Kepala UPTD Puskesmas Brebes, telah menunjukkan dedikasi panjang dalam pelayanan kesehatan publik. Rekam jejak beliau mencakup berbagai penugasan, mulai dari Dokter Roke hingga Kepala Puskesmas, yang menunjukkan pengalaman manajerial yang matang. Prestasinya pun teruji ketika Puskesmas Brebes meraih PPKM Award sebagai satgas penanganan COVID-19 terbaik dari Kementerian Kesehatan, yang diberikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2023. Penghargaan ini diperoleh berkat pencapaian program vaksinasi nasional yang luar biasa dan pengelolaan yang terstruktur selama pandemi.
2. Status Kepangkatan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dr. Heru Padmonobo memiliki status kepangkatan yang tinggi, bahkan melebihi Golongan IV/c. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini menegaskan posisinya sebagai pejabat fungsional atau struktural dengan kompetensi yang diakui. UU tersebut mengatur bahwa pangkat dan jabatan diberikan berdasarkan kinerja, kompetensi, dan pengalaman, yang selaras dengan prestasi yang dicapainya.
3. Prinsip Manajerial
Prinsip kepemimpinan dr. Heru Padmonobo dalam pembagian tugas dan alokasi kesejahteraan ditekankan pada pendekatan profesional dan berbasis kinerja. Prinsip ini selaras dengan semangat Pasal 77 UU No. 5 Tahun 2014 yang mengatur sistem merit, di mana penghargaan dan sanksi didasarkan pada kinerja dan kontribusi. Staf yang bekerja lebih giat secara otomatis akan menerima hasil yang sepadan, mencerminkan adanya perhatian yang adil terhadap anak buah. Selama pandemi, misalnya, beliau membentuk 10 tim vaksinasi yang terdiri dari 6 orang setiap tim, dengan penjadwalan yang optimal agar 60 orang staf terjun setiap hari.
II. Struktur Kepegawaian dan Status ASN
Puskesmas Brebes memiliki total 89 orang staf (berbeda dari data awal yang disebutkan, berdasarkan informasi terbaru dari dr. Heru sendiri), yang menunjukkan perkembangan jumlah tenaga kerja seiring waktu. Komposisi kepegawaian menunjukkan pergeseran signifikan dalam pemanfaatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
1. Komposisi ASN
– PNS (Pegawai Negeri Sipil): Hanya 1 orang staf yang berstatus PNS (Denia), yang menunjukkan keterbatasan kuota PNS di sektor kesehatan.
– PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Terdapat 11 orang staf yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk Dokter Elia.
Hal ini mencerminkan implementasi kebijakan nasional pengangkatan PPPK untuk mengisi kebutuhan SDM ASN di sektor kesehatan, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pengangkatan ini merupakan upaya untuk memberikan kejelasan status dan kesejahteraan kepada para tenaga honorer yang telah mengabdi lama, seperti yang diindikasikan pada staf bernama Bestari (pengabdian 9 tahun lebih).
III. Kapasitas Layanan dan Jangkauan Wilayah
1. Wilayah Kerja Puskesmas
Puskesmas Brebes memiliki tanggung jawab pelayanan primer terhadap 7 kelurahan/desa, yaitu: Brebes, Pasar Batang, Sigambir, Kedunguter, Pagejugan, Kaliwlingi, dan Tengki. Jumlah penduduk yang dilayani mencapai sekitar 80.000 jiwa. Tanggung jawab ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, yang mendefinisikan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.
2. Pelayanan Kesehatan dan Administrasi
– Fungsi Staf: Sebagian besar petugas di area pendaftaran/administrasi berperan sebagai staf sipil yang menangani administrasi layanan, termasuk manajemen data BPJS dan rekam medis. Pengelolaan data juga didukung oleh sistem PCare and Smile yang disinkronkan untuk memastikan akurasi laporan.
– Volume Layanan: Rata-rata kunjungan harian masyarakat pemegang kartu BPJS dilaporkan kurang dari 100 orang, namun selama pandemi, jumlah kunjungan meningkat signifikan terutama untuk vaksinasi. Saat ini, puskesmas masih melayani vaksinasi kapan saja (tanpa jadwal) untuk semua warga yang memiliki NIK.
– Akses Layanan: Puskesmas aktif melaksanakan pelayanan door-to-door (kunjungan rumah) dan vaksin keliling ke pasar, desa, mal, dan tempat publik lainnya untuk mendekatkan akses kesehatan. Wilayah terdekat dijangkau menggunakan sepeda motor, sedangkan wilayah terjauh (seperti Kaliwungu dan Pendsari) dilayani menggunakan mobil ambulans/musling (pelayanan kesehatan keliling). Kegiatan ini merupakan bentuk dari UKM esensial yang diamanatkan dalam Permenkes No. 43 Tahun 2019, memastikan cakupan layanan preventif dan promotif.
3. Fasilitas dan Logistik
Puskesmas Brebes juga memastikan kualitas layanan melalui pengelolaan logistik yang baik, terutama selama pandemi. Pengelolaan rantai dingin vaksin terjamin sesuai standar, sehingga efektivitas vaksin terjaga. Selain itu, puskesmas bekerja sama dengan berbagai stakeholder seperti TNI, Polri, ormas, dan perangkat desa untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan.
IV. Tantangan dan Upaya Meningkatkan Kualitas
Meskipun telah mencapai prestasi yang signifikan, Puskesmas Brebes masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
– Keterbatasan jumlah PNS, sehingga ketergantungan pada PPPK dan tenaga honorer masih tinggi.
– Jumlah penduduk yang dilayani yang cukup banyak dibandingkan dengan kapasitas fasilitas.
– Kendala teknis terkait sistem informasi dan klaim BPJS.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, dr. Heru Padmonobo dan tim terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan:
– Melakukan pengembangan kompetensi staf melalui pelatihan dan pendidikan.
– Berinovasi dalam penyelenggaraan layanan, seperti vaksin keliling dan door-to-door.
– Membangun kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowati, Puskesmas Brebes memiliki perencanaan dan strategi yang baik dalam mengelola layanan kesehatan, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah kabupaten juga terus berusaha memperbaiki data kemiskinan untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi semua warga, termasuk mereka yang tidak memiliki BPJS yang aktif.
BREBES – brdnusantara.news.blog – Aktivitas pembersihan rutin di saluran irigasi utama yang melintasi daerah Wangandalem hingga Sangkal Putung, Brebes, terus dilakukan oleh tim gabungan. Namun, upaya keras para petugas di lapangan terancam sia-sia akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.
10 Petugas Paruh Waktu Dikerahkan
Operasi pembersihan kali ini melibatkan sebelas orang petugas dari tim DPSDAPR (Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Penataan Ruang) yang bertugas secara paruh waktu. Zudan Fanani, Kepala DPSDAPR, melalui Metik Kepala Bidang Irigasi, diwakili oleh Sadi selaku kepala pengelola irigasi setempat, menjelaskan bahwa timnya bekerja keras setiap hari untuk menjaga kebersihan saluran.
“Dari tim DPSDA, semuanya 11 orang. Ini termasuk paruh waktu (part time),” ujar Sadi saat diwawancarai di lokasi.
Sadi juga menambahkan bahwa tanggung jawab irigasi yang dikelolanya membentang luas, yakni “Dari perbatasan daerah Wangandalem sampai Sangkal Putung.”
Sampah Menumpuk, Petugas Kewalahan
Meskipun pembersihan dilakukan secara rutin, kondisi sungai kerap kali terlihat kotor akibat sampah yang dibuang oleh oknum masyarakat. Hal ini disayangkan oleh banyak pihak, mengingat pentingnya fungsi irigasi bagi pertanian—komoditas utama yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah Brebes.
Ketika ditanya mengenai minimnya partisipasi dan kepedulian masyarakat, Sadi menyampaikan keprihatinannya. “Kebersihan kali ya, itu kan tergantung masyarakatnya. Dan setiap hari bukan anak-anak (petugas) membersihkan sampah terus, tapi masyarakat juga,” katanya.
Pesan Tegas: Brebes Jangan Jadi “Kota Kunyuk”
Pada Senin (15 Desember 2025), Sadi menekankan bahwa masalah utama bukanlah pada petugas, melainkan pada kebiasaan buruk warga. Beliau berharap ada solusi nyata agar masyarakat berhenti membuang sampah ke sungai. “Ya memang solusinya bagaimana biar masyarakat jangan buang sampah di kali,” tegasnya.
Bahkan masyarakat setempat yang tidak jauh dari lokasi pembersihan, Tangguh Bahari, melontarkan kritik keras dan metafora yang menusuk untuk menggambarkan bahaya pencemaran ini jika terus dibiarkan. “Jangan sampai Brebes berubah nama. Brebes, kota bawang merah dan terasin, berubah nama jadi kota kunyuk. Kunyuk kumuh dan banyak nyamuk,” pungkasnya, menggarisbawahi potensi bahaya kesehatan (seperti nyamuk pembawa penyakit seperti demam berdarah) dan hilangnya identitas Brebes sebagai kota penghasil komoditas pertanian unggulan.
Tangguh juga menekankan bahwa pembersihan saluran irigasi ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh warga Brebes untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.
Aksi Konservasi Akbar: 68 Komunitas Bersatu Tanam 1.000 Pohon di Kaki Gunung Slamet, Brebes
BREBES,– brdnusantara.news.blog – Sebanyak 1.000 bibit pohon berhasil ditanam di kawasan Sijampang, Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dalam sebuah aksi konservasi lingkungan yang masif pada hari ini, Minggu (14/12/2025). Aksi nyata yang bertajuk “Aksi Nyata Peduli Lingkungan” ini diinisiasi oleh kolaborasi luar biasa dari 68 komunitas dan organisasi dari berbagai daerah, mulai dari pecinta alam, relawan kebencanaan, hingga organisasi kepemudaan, yang bersatu demi kelestarian alam.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Lahan Kritis
Penanaman seribu pohon ini memiliki tujuan utama yang strategis: memperkuat konservasi lahan kritis, mencegah erosi dan tanah longsor, serta mendukung gerakan Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional. Lokasi Sijampang di Desa Wanatirta dipilih secara spesifik karena merupakan daerah resapan air penting di kaki Gunung Slamet yang sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, terutama saat musim hujan tiba.
Aksi ini menunjukkan sinergi luar biasa di mana puluhan komunitas bersatu padu, mengesampingkan perbedaan wilayah dan afiliasi, demi satu tujuan mulia: menjaga kelestarian alam. Para peserta dengan antusias menanam berbagai jenis bibit pohon yang dipilih secara cermat, termasuk pohon buah (seperti durian dan rambutan), kayu keras (seperti jati dan meranti), serta tanaman endemik Gunung Slamet, di lahan yang telah disiapkan bersama oleh panitia dan warga lokal.
Pesan Persatuan dan Tanggung Jawab Bersama
Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma yang menghadiri acara secara langsung menyampaikan apresiasinya atas tingginya partisipasi dalam kegiatan ini. “Kami sangat bangga melihat semangat persatuan dari 68 komunitas ini. Ini adalah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” ujar Bupati.
Dia menambahkan, “Penanaman seribu pohon ini bukan hanya seremoni, tapi langkah awal untuk memastikan Sijampang dan kawasan sekitar memiliki masa depan ekologis yang lebih baik. Kita harus terus bergerak agar daerah ini tidak lagi menjadi titik rawan bencana dan tetap berfungsi sebagai penyangga air bagi warga di sekitarnya.”
Kegiatan ini diharapkan dapat memicu kesadaran yang lebih luas di kalangan masyarakat tentang pentingnya reboisasi, terutama di wilayah pegunungan yang berperan vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, dan menyediakan tempat tinggal bagi satwa liar.
68 Komunitas dan Organisasi Peserta: Kekuatan Bersama
Keberhasilan acara ini adalah cerminan dari partisipasi aktif 68 komunitas dan organisasi yang mewakili semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan dari Brebes dan wilayah sekitarnya, antara lain:
Aksi ini menjadi catatan penting dalam upaya kolektif masyarakat Brebes dan sekitarnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menanggulangi dampak perubahan iklim secara nyata. Panitia juga mengumumkan bahwa akan ada pemantauan rutin terhadap pertumbuhan pohon yang ditanam untuk memastikan keberhasilan program konservasi jangka panjang.
BREBES – brdnusantara.news.blog – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Acara dibuka langsung oleh Bupati Brebes, Hj Paramitha Widya Kusuma, di Balai Desa Padasugih, Brebes, Rabu (10/12/2025), dan disambut antusias oleh ratusan warga yang khawatir akan kenaikan harga bahan pokok menjelang liburan.
Dalam pidatonya, Bupati Paramitha menyatakan bahwa GPM bertujuan ganda: menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus meringankan beban keuangan masyarakat. “Ini upaya nyata Pemkab Brebes menjaga stabilitas pangan dan harga di tingkat konsumen,” ujarnya. Dia juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan bahan pokok untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak terkontrol.
Melalui GPM, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, antara lain beras, minyak goreng, gula, daging ayam, dan telur ayam. Kegiatan ini juga dirancang untuk mengendalikan inflasi daerah, sehingga harga pangan tetap stabil di pasar lokal. “Kami berharap kegiatan ini benar-benar membantu masyarakat Brebes memenuhi kebutuhan pokoknya saat menghadapi perayaan,” tambah Paramitha.
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Iskandar Agung, menambahkan bahwa GPM diharapkan dapat menahan laju inflasi dan memberikan akses mudah ke pangan murah. Kegiatan ini tidak berjalan sendirian, melainkan dilaksanakan bersama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, serta distributor pangan. “Kami juga secara terus-menerus memantau harga pasar untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tidak terganggu,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen menjaga ketahanan pangan daerah, Pemkab Brebes akan terus memperluas program serupa ke berbagai kecamatan di Brebes. Selama acara pembukaan GPM, Bupati Paramitha juga membagikan cadangan pangan berupa 208.940 kg beras, minyak goreng, dan produk pangan lainnya dengan harga diskon khusus. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang perayaan keagamaan.
“Brebes siap menghadapi lonjakan harga dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi,” tegas Paramitha. Dia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan GPM dengan bijak. “Jangan ragu untuk membeli bahan pokok di GPM, karena harga yang ditawarkan sangat terjangkau,” pungkasnya.
BREBES – brdnusantara.news.blog – Permasalahan komunikasi terkait kontrak dan biaya pemakaian ruang di DPD Golkar selama 3 bulan yang muncul antara SDN Brebes 02 dan pihak korwil pendidikan/DPD Golkar akhirnya menemukan penyelesaian. Kedua belah pihak menyatakan telah menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan kerja sama, dengan pemberian uang “ala kadarnya” kepada penjaga sekolah.
Penyelesaian Masalah Kontrak dan Biaya
Yusti Puspitawati SPd Mpd, Kepala Sekolah (Kasek) SDN Brebes 02, menjelaskan bahwa permasalahan semula disebabkan oleh miskomunikasi. Saat itu, ia sedang sakit dan berada di rumah sakit, sehingga penyampaian informasi tidak dilakukan oleh pihak yang bersinggungan langsung.
“Ya, alhamdulillah sekarang, kemarin miskomunikasi,” ujar Bu Yusti yang mengklarifikasi masalah telah selesai. Meskipun sebelumnya terdapat informasi bahwa biaya kontrak mencapai enam juta rupiah per bulan, penyelesaian akhir dilakukan secara musyawarah.
Bu Yusti mengonfirmasi bahwa ia memberikan sejumlah biaya “ala kadarnya” sebagai bentuk penutup masalah. Ketika ditanya mengenai jumlah pasti, ia menjawab secara diplomatis: “Ya, ke sini sih terus rembukan, dan kasih ala kadarnya ke penjaga Kantor DPD Golkar.”
Penyelesaian ini juga mendapat dukungan dari Pak Teguh Turmudi, Ketua DPD Golkar setempat. “Pak Teguh sih, ‘Monggo, Bu’,” ungkap Bu Yusti mengenai tanggapan Pak Teguh.
Progres Rehab Bangunan dan Kendala Banjir yang Serius
Selain masalah kontrak, Bu Yusti juga memberikan pembaruan mengenai rehabilitasi bangunan sekolah yang sedang berjalan. Pekerjaan rehab diperkirakan selesai pada akhir Desember, dengan penilaian positif terhadap kinerja pemborong.
“Pemborongnya bagus. Kalau terkendala cuaca, pasti,” ujarnya, mengakui hambatan akibat curah hujan yang sering terjadi.
Namun, masalah utama yang dihadapi sekolah saat ini adalah banjir yang kerap menggenangi halaman depan saat hujan deras. Bu Yusti menjelaskan bahwa drainase di jalan depan sekolah tersumbat atau tidak berfungsi optimal, menyebabkan air masuk ke area sekolah.
“Kalau banjir kemarin [airnya] hampir setinggi dengkul. Terus untuk anak-anaknya [kesulitan] segitu,” jelasnya.
Untuk solusi jangka pendek, pihak sekolah berencana memperbaiki genteng sebelah selatan dan akses ke beberapa area. Namun, untuk masalah drainase yang lebih besar, ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian. “Solusi satu-satunya jalan mungkin, ya pakai kanalisasi dikeruk. Dikeruk, terus dibuat pembuangan,” ujarnya, menambahkan, “Pemerintah yang mikirin. Saya mikirin pendidikan.”
Kolaborasi Kelas dan Pandangan Komite Sekolah
Selama proses rehab berlangsung, SDN Brebes 02 menerapkan kolaborasi kelas untuk efisiensi ruang. Kelas Lima dan Kelas Enam ditempatkan di satu area, sedangkan Kelas Tiga dan Kelas Empat berada di ruangan lain. Bu Yusti juga menegaskan adanya kerja sama yang baik dengan DPD Golkar. “DPD Golkar ya. Juga kalau ada kebutuhan, bekerja sama dengan SD dua,” pungkasnya.
Sementara itu, H Drs Supriyono, Ketua Komite SDN Brebes 02, menyatakan bahwa pihaknya belum diajak berbicara terbuka mengenai sekolah, namun menekankan bahwa saluran air di belakang DPD Golkar juga tersumbat. Satu-satunya anggota komite yang memberikan keterangan, Andi Cibandono, mengatakan: “Mestinya karena swakelola ada sisa lebih dibanding diproyekkan, bisa untuk peninggian
BREBES – brdnusantara.news.blog – Siswa, guru, dan komite Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Brebes melakukan aksi donasi untuk keluarga siswa kelas 11 bernama Raj Nu’man dan ibunya Nur Indrayani yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas Minggu (7/12/2025) pagi. Kecelakaan terjadi karena sopir truk melanggar lampu merah dan menabrak motor yang dikendarai kedua korban.
Kronologi kecelakaan dikonfirmasi Kanit Gakkum Satlantas Polres Brebes, Ipnu Syaeful Hidayat, terjadi sekitar pukul 05.40 WIB di simpang empat Gereja, Jalan Jenderal A. Yani No. 134 Brebes. Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi K 8681 OC melaju dari arah barat ke timur dan tidak berhenti meskipun lampu lalu lintas menyala merah. Pada saat yang sama, motor Honda Vario milik Raj Nu’man dan ibunya melaju dari arah selatan menuju utara untuk mengantarkan Raj ke sekolah guna berangkat study tour ke Bali. Tabrakan tak terhindarkan, menyebabkan kedua korban mengalami cedera parah pada kepala dan hidung yang berdarah. Mereka dievakuasi ke RSUD Brebes namun dinyatakan meninggal sekitar pukul 13.00 WIB.
Menurut keterangan Ketua Komite Sekolah MAN 01 Brebes, Bahrul Ulum, keluarga besar sekolah selain mengurus pembiayaan perawatan di RSUD juga memberikan donasi untuk proses pemakaman dan biaya bantuan selama acara 3 hingga 7 hari. Donasi tahap pertama dari siswa yang mengikuti study tour telah terkumpul, dengan pihak biro juga mengembalikan dana dan memberikan santunan. OSIS sekolah juga akan menggelar donasi kepedulian selanjutnya.
Data pengumpulan dana sosial dan dana kematian dari 8 bus yang digunakan untuk study tour mencapai Rp3.469.500 dan dibulatkan menjadi Rp3.500.000. Uang duka dari guru dan sekolah akan diberikan terlebih dahulu, sementara sebagian akan diserahkan pada hari Kamis untuk mendukung sholawatan di hari ke-7 pemakaman.
Selain donasi, kiriman doa terus mengalir dari berbagai penjuru, termasuk Ponpes Assalafiyah 1 dan Assalafiyah 2. Anak-anak yang ikut study tour juga akan melakukan sholat ghoib bersama-sama setelah sholat Isya hari ini. Proses pengajuan santunan Jasa Raharja juga telah dimulai dan akan dipantau secara terus-menerus.
Semua biaya perawatan di RSUD dan proses sampai ke rumah duka telah lunas, dengan harapan donasi dan dukungan spiritual dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
BREBES, – brdnusantara.news.blog – Kabupaten Brebes menjadi saksi pembagian 100 unit becak listrik di Pendopo Kabupaten, yang dihadiri oleh Presiden Becak Listrik Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum menjabat.
“Awalnya, beliau (Presiden Prabowo) menggambar sendiri desain becak listrik, lalu desain tersebut diberikan sebelum beliau menjabat Presiden. Di awal tahun 2024, beliau memesan 1.000 unit dari PT Len,” ujar Nanik S. Deyang, Presiden Becak Listrik Indonesia yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Nanik menjelaskan bahwa becak listrik ini adalah yang pertama di dunia, hasil riset, desain, dan paten dari PT Len dan PT Pindad. Hingga saat ini, sekitar 3.500 unit telah dibagikan. “Intinya, Bapak Presiden tidak ingin ada rakyat, terutama yang lansia, harus mencari uang dengan mengayuh becak,” tambahnya.
Dampak Positif Bagi Penerima
Para penerima bantuan becak listrik mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Salah seorang penerima menyampaikan, “Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan rezeki kepada kami. Kami menghargai perhatiannya kepada rakyat kami, kepada masyarakat yang lemah, melalui becak ini.”
Mereka juga berharap agar program ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak tukang becak yang belum mendapatkan bantuan.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, dalam sambutannya menyatakan bahwa pada tahun 2026, pemerintah daerah akan memberikan kesejahteraan berupa asuransi kepada semua tukang becak di Brebes.
“Dengan adanya becak listrik ini, selain untuk meminimalisir polusi udara, becak ini juga diberikan pada usia yang lebih dari 60 tahun, sehingga kesehatan mereka di usia tua tetap bisa terjaga,” jelas Bupati Paramita.
Harapan Ke Depan
Program pembagian becak listrik ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para tukang becak, mengurangi polusi udara, serta menjaga kesehatan para lansia yang masih aktif bekerja. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Brebes.
BREBES – brdnusantara.news.blog – Bupati Brebes, Hj Paramitha Widya Kusuma, melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi) Kabupaten Brebes periode 2025-2030 pada Rabu (3/12/2025) di Pendopo Brebes. Acara ini menjadi momentum penting untuk penguatan tata kelola pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas sekretaris desa di era digitalisasi administrasi.
Dalam sambutannya, Paramitha mengumumkan program baru Pemkab Brebes yang akan mulai berlaku tahun depan, yakni penjaminan penuh asuransi jiwa bagi ratusan ribu petani, ribuan nelayan, dan lebih dari delapan ribu anggota Linmas di kabupaten ini. “Program ini menjadi jaring pengaman bagi warga, khususnya keluarga petani, nelayan, dan Linmas yang selama bekerja dalam keterbatasan,” ujarnya.
Ia juga meminta pengurus Forsekdesi dan sekretaris desa untuk membantu mengawal pendataan program agar tidak ada warga terlewat dan memastikan manfaatnya diterima oleh pihak yang berhak. “Pemkab Brebes ingin membangun bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga rasa aman dan ketenangan bagi warganya,” jelasnya.
Selain itu, Paramitha menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menguatkan kapasitas aparatur desa melalui kolaborasi antara Pemkab, kecamatan, desa, dan Forsekdesi. Ia berharap Forsekdesi tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga pusat peningkatan kompetensi, ruang advokasi kebijakan desa, dan wahana pembelajaran berkelanjutan. “Saya mengajak seluruh pengurus dan sekretaris desa untuk bekerja sepenuh hati, menjaga kekompakan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Hadir pada acara tersebut juga Sekretaris DWP Forsekdesi Jawa Tengah, Joko Sudrajat, yang mengucapkan selamat kepada pengurus Forsekdesi Kabupaten Brebes. Ia menyatakan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah untuk meningkatkan profesionalitas sekretaris desa dan kualitas pelayanan publik di daerah. “Kami siap mendukung penuh langkah visi misi Kabupaten Brebes agar sinergi dan kerja nyata dapat terus berjalan,” katanya.
Acara pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati Brebes Wurja Se, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Brebes, serta para kepala desa dan perangkat desa.
BREBES, – brdnusantara.news.blog – Selasa, 2 Desember 2025 – Sejumlah guru dan karyawan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bumiayu, Kabupaten Brebes, secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada berbagai pihak, termasuk Bupati Brebes dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), atas “kegaduhan” yang terjadi di lingkungan sekolah.
Permintaan maaf ini disampaikan melalui pernyataan resmi yang diwakili oleh empat guru: Adi Waluyo, S.Pd., Muhammad Yuli Haryanto, Dian Yudha Prastia, dan Muji Suwito. Pernyataan tersebut dirilis pada hari Senin, 1 Desember 2025, sebagai upaya untuk meredakan ketegangan dan memulihkan suasana kondusif di sekolah.
Klarifikasi dan Penerimaan Kembali Plt. Kepala Sekolah
Dalam pernyataan yang disampaikan, Bapak Adi Waluyo, S.Pd., mewakili rekan-rekannya, secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada:
– Bupati Kabupaten Brebes
– Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes
– Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
– Ibu Ina Purnamasari, S.Pd., M.Pd.
– Seluruh pihak yang merasa terdampak oleh kegaduhan tersebut.
“Kami mewakili Bapak, Ibu guru, dan karyawan SMP Negeri 1 Bumiayu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi,” ujar Bapak Adi Waluyo dalam pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, pernyataan itu juga menegaskan bahwa seluruh staf, karyawan, dan siswa SMPN 1 Bumiayu sepakat untuk menerima kembali Ibu Ina Purnamasari, S.Pd., M.Pd., sebagai Plt. Kepala Sekolah. Penerimaan ini diharapkan dapat mengakhiri spekulasi dan isu yang berkembang terkait posisi kepala sekolah.
“Kami secara tulus menerima kembali Ibu Ina Purnamasari, S.Pd., M.Pd., sebagai Plt. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bumiayu,” tegasnya.
Harapan untuk Pemulihan Suasana Sekolah
Pernyataan resmi ini diakhiri dengan permohonan maaf tulus dari seluruh guru, karyawan tata usaha, dan siswa SMPN 1 Bumiayu. Momen tersebut ditutup dengan salam dan jabat tangan antar perwakilan guru, diikuti dengan pekik semangat lokal: “Brebes? Brebes!”.
Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan polemik atau isu internal yang terjadi di SMPN 1 Bumiayu dapat segera berakhir, sehingga suasana belajar mengajar yang kondusif dapat kembali tercipta. Pemerintah daerah dan Dindikpora Kabupaten Brebes diharapkan dapat memberikan dukungan penuh untuk proses pemulihan ini, demi kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Bumiayu.
BREBES, – brdnusantara.news.blog – Stadion Karangbirahi, Brebes, dipenuhi ribuan peserta dalam acara Brebes Healthy Fun Run 2025. Kegiatan lari sehat ini diinisiasi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Brebes dan sukses menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Acara dimulai pada pukul 06.00 WIB, Minggu (30/11/2025), dengan peserta yang terdiri dari anak muda, keluarga, komunitas lari, hingga tenaga kesehatan. Bupati Brebes, HJ. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., secara langsung melepas para peserta.
Dalam sambutannya, Bupati Paramitha menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Forkopimda, IDI Brebes, para sponsor, komunitas olahraga, dan seluruh peserta. Ia menekankan pentingnya menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.
“Brebes Healthy Fun Run ini bukan hanya sekadar ajang lari bersama, tetapi juga merupakan bagian dari upaya nyata untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Brebes,” ujar Bupati Paramitha.
Bupati juga menyoroti komitmen IDI Brebes dalam mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, tindakan sederhana seperti berlari, berjalan, dan menjaga pola hidup aktif dapat memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Brebes, lanjutnya, sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat. Ia berharap agar acara Fun Run ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi kebiasaan yang berkelanjutan.
“Semangat hidup sehat ini adalah gerakan bersama. Hari ini, kita tidak hanya berolahraga, tetapi juga bersilaturahmi, memperkuat kekompakan, dan menularkan energi positif,” tambahnya.
Bupati Paramitha juga mengingatkan seluruh peserta untuk menikmati kegiatan ini dengan gembira, menjunjung tinggi sportivitas, dan tetap mengutamakan keselamatan. “Menang bukanlah tujuan utama, tetapi bergerak bersama adalah nilai yang paling penting,” tegasnya.
Ketua Panitia, dr. Rahmat AB, menjelaskan bahwa sekitar 1.200 peserta dari berbagai daerah turut serta dalam Healthy Fun Run 2025. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat.
Salah satu peserta, Dharazatin Alfena, mengungkapkan kegembiraannya bisa berpartisipasi dalam acara ini. Ia datang bersama komunitas larinya dan sangat mendukung kegiatan serupa.
“Saya sangat senang dengan adanya event Healthy Fun Run ini. Semoga di tahun-tahun mendatang akan lebih banyak event serupa yang bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih peduli dengan pola hidup sehat,” ujarnya.
Rute Healthy Fun Run 2025 sepanjang 5 km dimulai dari Stadion Karangbirahi, melewati Jalan MT Haryono, Jalan Sultan Agung, Wangan Dalem, Padasugih, Jalan Taman Siswa, dan kembali finish di Stadion Karangbirahi.
SOROTAN PUBLIK: Dugaan Maladministrasi, SK Ganda, dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Brebes
Tangguh Bahari SH Sag
Oleh: Tangguh Bahari, S.H., S.Ag., Pengamat Hukum dan Birokrasi Brebes
BREBES – brdnusantara.news.blog – Isu terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Brebes kembali mencuat ke permukaan, menyoroti dugaan maladministrasi dan praktik tidak transparan dalam penempatan pejabat serta administrasi kepegawaian. Sebuah rekaman yang beredar luas di media sosial dan grup diskusi publik mengungkapkan kekhawatiran serius dari masyarakat dan kalangan pemerintahan mengenai sejumlah kejanggalan yang berpotensi merusak citra birokrasi di daerah ini.
1. Kejanggalan Fatal dalam Administrasi: SK Ganda dan PLT Bermasalah
Salah satu temuan utama yang menimbulkan keprihatinan adalah terjadinya penerbitan Surat Keputusan (SK) ganda dengan tanggal yang sama untuk pejabat berbeda. Praktik ini, jika benar, merupakan pelanggaran administrasi yang serius karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan.
Selain itu, muncul pula dugaan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) yang merangkap di beberapa instansi secara bersamaan. Praktik ini berpotensi mengurangi fokus dan efektivitas kerja, serta membuka celah konflik kepentingan. Publik mendesak agar penunjukan pejabat PLT ini diperiksa secara ketat, memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk benar-benar memenuhi syarat dan tidak memegang terlalu banyak kewenangan sekaligus.
Tidak kalah penting, ditemukan pula adanya SK Bupati yang seharusnya sudah dicabut namun belum dilakukan pencabutan secara administrasi. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam pengelolaan kepegawaian yang dapat menimbulkan kekacauan hukum dan administratif.
2. Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan
Isu rangkap jabatan di kalangan pejabat eselon tinggi menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat: “Apakah di lingkungan pemerintahan masih tersedia SDM yang cukup dan kompeten?”
Praktik rangkap jabatan, sebagaimana diduga terjadi di Kabupaten Tangerang dan diduga juga di Brebes, dinilai menghambat fokus dan efektivitas kinerja manajerial. Lebih jauh, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi akuntabilitas pejabat yang bersangkutan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada dugaan bahwa mutasi dan penempatan pejabat, termasuk Kepala Puskesmas, diduga terkait dengan kepentingan “tim sukses” tertentu. Ada kekhawatiran bahwa proses ini diduga melibatkan aliran dana yang tidak transparan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan objektivitas proses pengangkatan dan perpindahan pejabat.
Publik mendesak agar pejabat seperti dr. Hero Irawan dan dr. Tamba Raharjo, yang terlibat dalam proses administrasi ini, diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
3. Seruan Audit Menyeluruh dan Pertanggungjawaban
Ketidakberesan administrasi yang terungkap ini berpotensi besar merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Jabatan yang diisi oleh PLT dalam waktu yang lama, selain menghambat inovasi, juga berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan kegagalan manajerial.
Masyarakat dan kalangan pengamat mendesak agar Bupati dan Inspektorat segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SK dan penunjukan pejabat yang bermasalah. Pejabat yang terbukti terlibat dalam pelanggaran administrasi maupun etika harus dimintai pertanggungjawaban secara tegas dan transparan.
Selain itu, diperlukan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan dalam setiap proses pengangkatan dan mutasi pejabat. Kesalahan sekecil apa pun dapat berakibat fatal terhadap sistem pemerintahan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Penutup: Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara profesional, jujur, dan transparan. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Pemerintah daerah harus menunjukkan keberanian dan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi demi masa depan Brebes yang lebih baik. Red…( tgh )
You must be logged in to post a comment.