Kabupaten TEGAL – brdnusantara.news.blog – Iwan, seorang warga Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, menyampaikan keluhannya terkait kerusakan ekosistem laut di wilayah pantura Kabupaten Tegal hingga Kota Tegal. Salah satu penyebab utama yang disoroti adalah keberadaan izin dok kapal yang dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan laut.

Menurut Iwan, kerusakan ekosistem laut ini sangat dirasakan oleh para nelayan di wilayahnya. “Ada sekitar 170 kapal nelayan di desa kami, dengan kapasitas yang kecil, hanya sekitar 3 GT (Gross Ton),” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah terkesan kurang memperhatikan nasib para nelayan kecil yang jumlahnya mencapai ribuan orang di Kabupaten hingga Kota Tegal.

“Selain kesulitan mencari solar, terutama solar subsidi, para nelayan juga harus melaut lebih jauh, hingga lebih dari 2 mil laut, untuk mencari ikan. Ini disebabkan karena pencemaran air laut yang diakibatkan oleh oli dan limbah lainnya,” jelas Iwan.

Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh nelayan. Para pemilik tambak juga kesulitan mencari bibit bandeng di wilayah perairan dangkal akibat pencemaran air laut. “Dulu, kami mudah mencari bibit bandeng di dekat pantai, sekarang sudah tidak bisa lagi,” keluhnya.

Lebih lanjut, Iwan menyoroti dampak terhadap sektor pariwisata. “Para pengunjung objek wisata laut, mulai dari Purwahamba hingga Pantai Alam Indah (PAI) Tegal, banyak yang mengeluh gatal-gatal setelah mandi di laut. Ini jelas mengganggu kenyamanan wisatawan,” ungkapnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi dilakukan ke salah satu dok dan galangan kapal, yaitu PT Tegal Shipyard Utama yang berlokasi di Suradadi Km 12. Namun, saat awak media mencoba menghubungi Manajer perusahaan, Agung, melalui petugas keamanan bernama Jainal, diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai keluhan warga dan dugaan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas dok kapal. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, demi keberlangsungan mata pencaharian nelayan, kelestarian lingkungan, dan kenyamanan wisatawan.( A* )