60 Mobil Plat Merah Diduga Bodong

BREBES – brdnusantara.news.blog – Kantor Dinas Perlindungan Pere*BREBES SIAPKAN RUANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK CEGAH KEKERASAN*mpuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah akan membuka empat Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Kabupaten Brebes pada Kamis, 9 Oktober 2025. Langkah ini diambil untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.

Menurut Angelina Dewi, Subkoordinator Bidang PPA, pembukaan RPPA ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang diadakan di Aula Lantai 2 Dinarpus Kabupaten Brebes. Keempat RPPA akan berlokasi di Kecamatan Banjarharjo, Losari, dan Bulakamba, dengan tujuan utama menyediakan tempat pengaduan dan pencegahan kekerasan bagi perempuan dan anak.

Data menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 90 kasus. Dengan adanya RPPA, diharapkan kasus-kasus tersebut dapat dicegah dan ditangani dengan lebih efektif.

“Pelaku pencabulan dengan korban perempuan dan anak harusnya ditangkap dahulu. Kalau diberikan upaya lain, kemungkinan pelaku akan mencari korban lain,” tegas Angelina Dewi.

Pembukaan RPPA ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual, serta menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku.

Dengan adanya RPPA, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan perlindungan dan pengaduan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

60 Mobil Plat Merah Diduga Bodong

BREBES – brdnusantara.news.blog – Lembaga Aanalisis data dan kajian kebijakan publik (Landep),Dedy Rochman saat ditemui wartawan,rabu (18/6) dikantornya menanggapi temuan 60 kendaraan plat merah tidak memiliki STNK dan BPKP dengan serius dan meminta pemerintah daerah Brebes untuk segera mengambil tindakan Meminta pemerintah daerah kabupaten Brebes untuk memberikan informasi yang jelas tentang kepemilikan dan penggunaan kendaraan plat merah yang tidak memiliki BPKB dan STNK.

Dedy rochman juga Menuntut pertanggung jawaban dari pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan kendaraan dinas yang tidak memiliki dokumen resmi serta akan mengusulkan pembenahan sistem pengelolaan aset daerah, termasuk kendaraan dinas, untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Dalam kasus ini, Bupati Brebes,Hj Paramitha Widya Kusuma telah menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini dengan mengadakan apel kendaraan dinas dan mengungkapkan temuan adanya 60 kendaraan dinas yang tidak memiliki STNK dan BPKB. Bupati juga menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas harus jelas dan bertanggung jawab, serta tidak akan segan memberi sanksi bagi OPD yang menyalahgunakan atau lalai dalam pengelolaan kendaraan dinas.

Dengan demikian, NGO Landep dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten Brebes untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

Temuan 60 kendaraan plat merah bodong oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menimbulkan pertanyaan serius tentang pengelolaan aset daerah dan opini WTP (Wajar Tanpa Pengawasan) yang diberikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan material. Namun, temuan adanya kendaraan plat merah bodong yang tidak memiliki dokumen resmi seperti BPKB dan STNK menimbulkan keraguan tentang kualitas pengelolaan aset daerah.

Dalam hal ini, Landep mungkin akan mempertanyakan bagaimana opini WTP dapat diberikan jika masih ada temuan seperti ini.lanjut Dedy Rochman mungkin akan meminta klarifikasi dari BPK tentang bagaimana opini WTP dapat diberikan jika masih ada masalah serius dalam pengelolaan aset daerah.

Selain itu, Dedy juga mungkin akan meminta pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan aset daerah dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara Edi Kusmantono Kepala BPKAD Kabupaten Brebes dan Kepala bidang Aset Daerah Dani belum menjawab mengenai hal ini.( tgh )