Purwanto ketua Paguyuban pedagang jalan Yos Sudarso Brebes
BREBES – brdnusantara.news.blog – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Brebes melakukan pembinaan terhadap sekitar 60 pedagang yang berjualan di Jalan Yos Sudarso, Komplek Islamic Center Kabupaten Brebes. Penertiban ini dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat terkait ketidaktertiban pedagang yang dinilai mengganggu lalu lintas.
Amirudin, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Brebes, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas pedagang di kawasan Jalan Yos Sudarso. Berdasarkan laporan tersebut, Satpol PP Brebes menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan pada Kamis, 16 Oktober 2025.
“Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa sejumlah pedagang di kawasan Jalan Yos Sudarso terlihat tidak tertib dan terkesan mengganggu lalu lintas,” ujar Amirudin.
Penertiban ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban. Dalam Perda tersebut, pedagang kaki lima dianggap melanggar Pasal 12 angka 11.
“Memang pelanggaran terhadap peraturan daerah itu ada sanksi berupa denda 50 juta atau kurungan selama 3 bulan,” jelas Amirudin.
Sementara itu, Purwanto, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Jalan Yos Sudarso, mengungkapkan bahwa paguyuban pedagang telah berdiri sejak sekitar 10 tahun lalu, atau sejak Bupati Ida menjabat.
Mahasiswa SEMMI Demo ke KPK dan Kejaksaan Agung, Tuntut Anggota DPR RI Dapil 9 Diusut
BREBES – brdnusantara.news.blog – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa Muslim se-Indonesia (SEMMI) di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan keterlibatan seorang anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) 9, meliputi wilayah Brebes, Tegal, dan Kabupaten Tegal, yaitu Santy Alda, memicu reaksi dari berbagai pihak. Surono, seorang pengamat politik di wilayah tersebut, memberikan tanggapannya terkait aksi ini pada 16 Oktober 2025.
Surono pengamat Politik Asal Kabupaten Tegal
Surono menyatakan dukungannya terhadap aksi yang dilakukan oleh SEMMI di KPK dan Kejaksaan Agung. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 11 Pidsus-TPK/2024/TTE halaman 169, yang menyebutkan bahwa Santy Alda (SA) diduga memberikan uang sejumlah Rp220 juta kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.
“Putusan Mahkamah Agung sudah jelas menyebutkan adanya pemberian uang dari SA kepada Abdul Gani Kasuba sebesar Rp220 juta,” ujar Surono.
Abdul Gani Kasuba sendiri telah divonis bersalah dan meninggal dunia. Namun, menurut Surono, SA belum diproses secara hukum meskipun namanya telah disebut dalam putusan MA.
“Agar keadilan di negara ini tercapai, yang bersangkutan (SA) juga harus diproses secara hukum, meskipun saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI,” tegasnya.
Sementara itu, Suntoro, yang mengaku sebagai salah satu orang dekat Santy Alda di Kabupaten Brebes, menyatakan bahwa sebelum SA menjadi anggota DPR RI, ia mendengar bahwa kasus tersebut bukan ranahnya SA.
BREBES – brdnusantara.news.blog – Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, meluncurkan Kios Adminduk tingkat desa dan kelurahan, yang memungkinkan warga Brebes untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, dan lainnya dalam satu hari.
Peluncuran loket layanan adminduk ini dipimpin langsung oleh Bupati Brebes didampingi Plt Kepala Disdukcapil Apriyanto Sudarmoko di Pendopo Brebes, Rabu 8 Oktober 2025.
Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Brebes Apriyanto Sudarmoko mengatakan, saat ini dari 297 desa dan kelurahan di Brebes sudah memiliki kios adminduk. Di kios ini, pemerintah desa bisa langsung melayani sejumlah dokumen kependudukan.
“Nanti semua di kios adminduk ini warga bisa melakukan sejumlah pelayanan. Seperti update Kartu Keluarga, permohonan KIA, terkait permohonan pindah. Serta kutipan akta kelahiran dan kematian,” katanya.
Adanya kios adminduk ini, kata dia, menjadi salah satu langkah dalam menyukseskan visi misi dari Bupati Brebes Paramitha Widya Kususma dan Wakil Bupati Brebes Wurja. Bupati menginginkan pengurusan adminduk bisa satu hari jadi.
“Adanya kios adminduk ini diharapkan dapat mengoptimalkan layanan adminduk sehari jadi sesuai dengan visi misi Bupati Brebes,” katanya.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mengatakan, data kependudukan merupakan salah satu urusan pemerintah yang bersentuhan dengan warga. Menurutnya, data kependudukan merupakan salah satu dasar rencana pembangunan dan kebijakan publik.
“Jadi pengurusan ini perlu kecepatan, ketepatan dan kemudahan akses adminduk menjadi hal yang penting diwujudkan. Salah satunya pengurusan adminduk bisa dilakukan sehari jadi,” terangnya.
Pemkab Brebes berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan gratis untuk warga Brebes. Salah satunya, pelayanan adminduk satu hari jadi seperti update KK.
“Kios adminduk masyarakat dengan mudah mengupdate KK, pengurusan akta kelahiran dan kematian serta pengajuan Kartu Identitas Anak dan lainnya bisa dilayani dengan cepat dan gratis,” pungkasnya.( A* )
*BREBES SIAPKAN RUANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK CEGAH KEKERASAN*
BREBES – brdnusantara.news.blog – Kantor Dinas Perlindungan Pere*BREBES SIAPKAN RUANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK CEGAH KEKERASAN*mpuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah akan membuka empat Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Kabupaten Brebes pada Kamis, 9 Oktober 2025. Langkah ini diambil untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.
Angelina Dewi,
Menurut Angelina Dewi, Subkoordinator Bidang PPA, pembukaan RPPA ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang diadakan di Aula Lantai 2 Dinarpus Kabupaten Brebes. Keempat RPPA akan berlokasi di Kecamatan Banjarharjo, Losari, dan Bulakamba, dengan tujuan utama menyediakan tempat pengaduan dan pencegahan kekerasan bagi perempuan dan anak.
Data menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 90 kasus. Dengan adanya RPPA, diharapkan kasus-kasus tersebut dapat dicegah dan ditangani dengan lebih efektif.
“Pelaku pencabulan dengan korban perempuan dan anak harusnya ditangkap dahulu. Kalau diberikan upaya lain, kemungkinan pelaku akan mencari korban lain,” tegas Angelina Dewi.
Pembukaan RPPA ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual, serta menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku.
Dengan adanya RPPA, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan perlindungan dan pengaduan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
Proyek Gedung Rawat Inap RSUD Brebes Hampir Rampung, Target Selesai Sesuai Jadwal
BREBES – brdnusantara.news.blog – Pembangunan gedung rawat inap standar (KRIS) dan ruang sitotoksik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes terus menunjukkan perkembangan positif. Proyek yang didanai dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 ini menelan biaya sebesar Rp 8,9 miliar.
Proyek ini dikerjakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor 0000.3.3/7845/SP/V/2025, dengan masa pelaksanaan selama 220 hari. Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai 29,7%, hanya mengalami deviasi minus 0,5% dari target yang ditetapkan.
Heri, pelaksana proyek dari kontraktor, menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi telah dilakukan sesuai standar. “Kami memastikan kualitas beton dengan menggunakan vibrator, dan penekukan besi dilakukan dengan alat bending,” ujarnya saat ditemui di lokasi proyek.
Lebih lanjut, Heri mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah akses masuk yang sempit. “Akses masuk yang kurang lebar sedikit menghambat mobilisasi material,” tambahnya.
Saat ini, pekerjaan yang masih harus diselesaikan meliputi pembetonan, arsitektur, dan instalasi elektrikal.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek, Miftakhul Jannan, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras) RSUD Brebes, menyampaikan harapannya agar proyek ini dapat selesai tepat waktu. “Kami berharap semua pihak dapat memberikan dukungan agar proyek ini berjalan lancar dan selesai sesuai dengan target yang diharapkan,” ujarnya pada hari Rabu, 8 Oktober 2025.
Miftakhul menambahkan bahwa pengecoran akan dimulai pada tanggal 9 Oktober 2025. Mengingat lokasi yang cukup jauh dari jalan utama, proses pengecoran akan menggunakan bantuan pompa mixer long arm untuk memastikan beton dapat menjangkau seluruh area konstruksi.
Dengan progres yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, proyek gedung rawat inap ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Brebes.( * )
Dr. Tahroni Resmi Dilantik Jadi Sekda Brebes, Bupati Paramitha Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik
Bumiayu, BREBES – brdnusantara.news.blog – Pemerintah Kabupaten Brebes terus memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat pembangunan daerah dengan melantik Dr. Tahroni, M.Pd., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes. Pelantikan berlangsung khidmat di Pendopo Eks Kawedanan Bumiayu pada Senin, 6 Oktober 2025.
Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 800.1.3.3/1126 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Pemkab Brebes serta tokoh masyarakat setempat.
Bupati Brebes, Paramitha Widyakusuma, dalam sambutannya menjelaskan bahwa proses seleksi Sekda telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dr. Tahroni terpilih setelah melalui serangkaian ujian ketat yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) sejak 27 Agustus hingga 24 September 2025.
“Dr. Tahroni telah melalui berbagai tahapan seleksi, mulai dari administrasi, rekam jejak, hingga presentasi gagasan. Kami yakin, beliau adalah yang terbaik untuk mengemban amanah ini,” ujar Bupati Paramitha.
Bupati Paramitha menekankan bahwa peran Sekda sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa Sekda bukan hanya bertugas dalam urusan administratif, tetapi juga harus mampu menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Brebes.
“Sekda harus memastikan seluruh ASN bekerja secara profesional dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga meminta Sekda untuk menjadi perekat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mendorong pelayanan publik yang optimal. Ia menyinggung hasil survei Charta Politika yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap Pemerintah Brebes mencapai 77,5 persen.
“Optimisme ini adalah utang janji yang harus kita tuntaskan bersama,” ungkap Bupati Paramitha.
Pemilihan Bumiayu sebagai lokasi pelantikan memiliki makna simbolis sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh wilayah Brebes.
Sementara itu, Sekda terlantik, Dr. Tahroni, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah yang diberikan. Ia berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi antar-OPD demi mewujudkan visi “Brebes Beres”.
“Saya siap mengemban tugas dan tanggung jawab ini. Kami akan berupaya menyelaraskan koordinasi antar-OPD untuk menjadikan Brebes lebih baik dan lebih maju,” kata Dr. Tahroni.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.( A* )
SMP 3 Brebes Tegaskan Sumbangan Sukarela dari Wali Murid Tidak Wajib
BREBES – brdnusantara.news.blog – SMP Negeri 3 Brebes menegaskan bahwa sumbangan atau iuran yang ditarik dari orang tua atau wali murid bersifat sukarela dan tidak memaksa. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Brebes, Tarto Wiji Wasito, pada hari Minggu, 7 September 2025, untuk menanggapi pertanyaan mengenai praktik sumbangan di sekolah.
Menurut Tarto Wiji Wasito, yang akrab disapa Ki Tarto, sumbangan sukarela ini berbeda dengan pungutan yang bersifat wajib. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 44 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Permendikbud tersebut membedakan antara pungutan yang bersifat wajib dan mengikat dengan sumbangan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, dan tidak mengikat.
“Yang jelas di sekolah kami adalah sumbangan sukarela, dan sifatnya tidak memaksa,” ujar Ki Tarto. Ia menambahkan bahwa sekolah juga membebaskan siswa yatim atau siswa dari keluarga tidak mampu dari sumbangan tersebut.
Dedy Rochman juga menyampaikan bahwa orang tua siswa hanya menyumbang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini semakin memperjelas bahwa sumbangan di SMP 3 Brebes bersifat fleksibel dan tidak memberatkan.
Dengan pernyataan ini, pihak SMP Negeri 3 Brebes berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan wali murid mengenai status sumbangan yang ada di sekolah.( )
Survei Charta Politika: 77,5% Warga Brebes Optimis Kepemimpinan Paramitha-Wurja, Infrastruktur Jadi Sorotan Utama
BREBES,- brdnusantara.mews.blog – Jawa Tengah – Hasil survei terbaru dari Charta Politika menunjukkan mayoritas warga Kabupaten Brebes, yakni sebesar 77,5%, memiliki optimisme tinggi terhadap kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Wurja. Survei ini dilakukan pada 12-17 September 2025 dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak (multistage random sampling) dengan margin of error sekitar 3,46%.
“Mayoritas responden meyakini bahwa Ibu Paramitha Widya Kusuma akan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Brebes. Hanya sebagian kecil, sekitar 20,1%, yang kurang optimis, dan sisanya tidak memberikan jawaban,” jelas Peneliti Charta Politika, Ardha, dalam keterangan persnya, Kamis (2/10/2025).
Infrastruktur Jalan Jadi Program Prioritas yang Paling Diingat
Survei tersebut juga mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, menjadi program yang paling menonjol dan diingat oleh masyarakat (19,8%). Program bantuan sembako (3,5%), bantuan pertanian (2,6%), dan bantuan pendidikan (2,5%) juga dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kondisi Infrastruktur Jalan Jadi Persoalan Utama
Meskipun optimisme terhadap kepemimpinan Paramitha-Wurja tinggi, survei ini juga menyoroti persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Brebes. Infrastruktur jalan yang tidak memadai menjadi masalah ketiga yang paling dikeluhkan (17,6%), setelah harga kebutuhan pokok yang mahal (29,6%) dan sulitnya mencari lapangan kerja (24,6%).
Selain itu, perbaikan jalan dan jembatan (53,4%) dinilai sebagai prioritas utama dalam bidang infrastruktur. Namun, tingkat kepuasan terhadap kondisi jalan saat ini masih rendah, dengan hanya 49,9% responden yang menyatakan puas.
Optimisme Tinggi, Pekerjaan Rumah Besar Menanti
Ardha menekankan bahwa hasil survei ini menunjukkan harapan besar masyarakat terhadap Bupati Paramitha, terutama dalam perbaikan infrastruktur. Ia mengingatkan bahwa gelombang protes terkait jalan rusak harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
“Jika pemerintah mampu menjawab tantangan ini, optimisme publik akan sejalan dengan tingkat kepuasan yang meningkat,” ujarnya.
Respon Bupati Paramitha
Menanggapi hasil survei ini, Bupati Paramitha menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan masyarakat Brebes. Ia menegaskan bahwa dukungan dan optimisme warga akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras.
“Dalam enam bulan pertama, kami telah memperbaiki 25,11 kilometer jalan kabupaten dari total 300 kilometer jalan rusak berat. Ini adalah bukti nyata bahwa perbaikan sedang berjalan. Kepercayaan ini adalah hutang yang harus kami bayar dengan kerja nyata,” tegas Paramitha.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendengarkan keluhan warga, terutama terkait kondisi jalan dan infrastruktur dasar lainnya.
“Setiap kritik dan aspirasi warga adalah bahan bakar semangat kami. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil hari ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, semua harus kita upayakan agar Brebes menjadi lebih baik,” pungkasnya.( A*)
Biaya Makan Bergizi Gratis di Brebes Lebih Mahal Tiga Kali Lipat dari Dana BOS
BREBES – brdnusantara.news.blog – Program makan bergizi gratis di Kabupaten Brebes menuai sorotan karena alokasi anggarannya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut sumber dari kalangan guru dan kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya, biaya untuk program makan bergizi gratis mencapai minimal Rp250.000 per siswa per bulan, atau sekitar Rp3 juta per siswa per tahun.
Angka ini kontras dengan dana BOS yang diterima oleh sekolah. Untuk siswa SMP, dana BOS yang diterima adalah Rp1.140.000 per siswa per tahun. Sementara itu, siswa SD menerima Rp900.000 per siswa per tahun. Dengan demikian, anggaran untuk makan bergizi gratis bisa mencapai tiga kali lipat dari dana BOS.
“Anggaran belanja untuk makan bergizi gratis jauh lebih besar, lebih banyak 3 kali lipat dibandingkan dana BOS,” ujar seorang guru.
Perbandingan ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas anggaran pendidikan. Sumber tersebut juga menyoroti bahwa tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, program makan bergizi gratis tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945.
“Kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, tujuan kita bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan untuk makan bergizi gratis, dia ada di dalam Undang-Undang Dasar 45?” tanyanya.
Menyikapi kondisi ini, ada usulan agar program makan bergizi gratis dievaluasi kembali. Seorang kepala sekolah menyarankan agar program ini dihentikan pada akhir tahun 2025. Kelebihan dana yang ada sebaiknya dialihkan untuk menambah biaya operasional sekolah.
“Se-jogjanya makan bergizi gratis sampai akhir tahun ini saja, dan 2026 mending kelebihan dana itu ditambahkan ke biaya operasional sekolah, sehingga sekolah bisa membiayai pendidikan yang layak untuk semua siswanya,” usulnya.
Jika dana BOS ditingkatkan, sekolah dapat lebih leluasa membiayai berbagai kebutuhan pendidikan siswa, seperti buku, alat tulis, kegiatan ekstrakurikuler, dan perbaikan fasilitas sekolah. Dengan demikian, kualitas pendidikan secara keseluruhan dapat ditingkatkan.(A*)
Heri Pasaribu Resmi Dilantik sebagai Anggota DPRD Brebes Pengganti Antar Waktu
BREBES – brdnusantara.news.blog – M. Sry Heri Pasaribu dari Fraksi PDIP resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes pada Kamis, 2 Oktober 2025. Pelantikan ini dilakukan di kantor DPRD Brebes, menggantikan almarhum Sukirso untuk periode 2024-2029.
Acara pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Brebes, M Taufik, dan disaksikan oleh seluruh anggota dewan yang hadir, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Daerah (Sekda), serta Bupati Brebes. Prosesi pengambilan sumpah jabatan berjalan khidmat, menandai resminya Heri Pasaribu sebagai bagian dari lembaga legislatif daerah.
Heri Fitriansyah, anggota dewan dari Partai Demokrat, turut menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan M. Sry Heri Pasaribu. “Selamat dan sukses Mas M. Sry Heri Pasaribu atas pelantikannya sebagai anggota DPRD Kab. Brebes Periode 2024-2029,” ujarnya.
Kanan M.Sry Heri Pasaribu Kiri Heri Fitriansyah
Rapat Paripurna ini juga menjadi momen untuk mengenang jasa almarhum Sukirso. Seluruh hadirin menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota DPRD Brebes. “Terima kasih atas pengabdiannya Alm. Bpk. Sukirso, semoga Husnul Khotimah,” ucap M Taufik.
Pelantikan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kursi di DPRD Brebes dan memperlancar kinerja lembaga dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.( A* )
Brebes Tambah Kekuatan ASN, Fokus pada Pelayanan dan Penurunan Stunting
Brebes,- 1 Oktober 2025 – brdnusantara.news.blog – Pemerintah Kabupaten Brebes kembali memperkuat jajaran aparatur sipil negara (ASN) dengan melantik 162 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024, 4 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ikatan Dinas, serta 6 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Acara pelantikan dan penyerahan SK berlangsung di Pendopo Brebes, Rabu (1/10), dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah Brebes, Dr. Tahroni, MPd.
Dalam arahannya, Dr. Tahroni menekankan pentingnya peran ASN sebagai teladan bagi masyarakat dan garda terdepan pelayanan publik. Ia juga mengingatkan tentang nilai-nilai Ber AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN.
“ASN itu harus tegak lurus terhadap regulasi dan pimpinannya. Jaga harmoni di lingkungan kerja, serta terus tingkatkan kualifikasi dan kompetensi,” tegasnya.
Secara khusus, Dr. Tahroni menyoroti pentingnya peran tenaga kesehatan dalam upaya penurunan angka stunting di Brebes. Ia meminta agar pelayanan kesehatan diberikan secara tuntas sejak awal, bukan hanya reaktif saat isu tersebut viral.
Plt Kepala BKPSDMD Brebes, Dr. Moh Syamsul Haris, MH, menambahkan bahwa 162 PPPK yang dilantik terdiri dari 5 tenaga teknis, 54 guru, dan 103 tenaga kesehatan. Dengan pelantikan ini, total sudah ada 471 PPPK yang bertugas di Pemkab Brebes dari total 480 formasi yang tersedia.
Selain PPPK, Pemkab Brebes juga menyerahkan SK pengangkatan CPNS bagi empat lulusan sekolah kedinasan IPDN angkatan XXXII. Mereka telah menjalani masa percobaan kerja selama satu tahun dan kini resmi berstatus PNS.( * )
Kabupaten TEGAL – brdnusantara.news.blog – Iwan, seorang warga Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, menyampaikan keluhannya terkait kerusakan ekosistem laut di wilayah pantura Kabupaten Tegal hingga Kota Tegal. Salah satu penyebab utama yang disoroti adalah keberadaan izin dok kapal yang dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan laut.
iwan
Menurut Iwan, kerusakan ekosistem laut ini sangat dirasakan oleh para nelayan di wilayahnya. “Ada sekitar 170 kapal nelayan di desa kami, dengan kapasitas yang kecil, hanya sekitar 3 GT (Gross Ton),” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah terkesan kurang memperhatikan nasib para nelayan kecil yang jumlahnya mencapai ribuan orang di Kabupaten hingga Kota Tegal.
“Selain kesulitan mencari solar, terutama solar subsidi, para nelayan juga harus melaut lebih jauh, hingga lebih dari 2 mil laut, untuk mencari ikan. Ini disebabkan karena pencemaran air laut yang diakibatkan oleh oli dan limbah lainnya,” jelas Iwan.
Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh nelayan. Para pemilik tambak juga kesulitan mencari bibit bandeng di wilayah perairan dangkal akibat pencemaran air laut. “Dulu, kami mudah mencari bibit bandeng di dekat pantai, sekarang sudah tidak bisa lagi,” keluhnya.
Lebih lanjut, Iwan menyoroti dampak terhadap sektor pariwisata. “Para pengunjung objek wisata laut, mulai dari Purwahamba hingga Pantai Alam Indah (PAI) Tegal, banyak yang mengeluh gatal-gatal setelah mandi di laut. Ini jelas mengganggu kenyamanan wisatawan,” ungkapnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi dilakukan ke salah satu dok dan galangan kapal, yaitu PT Tegal Shipyard Utama yang berlokasi di Suradadi Km 12. Namun, saat awak media mencoba menghubungi Manajer perusahaan, Agung, melalui petugas keamanan bernama Jainal, diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai keluhan warga dan dugaan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas dok kapal. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, demi keberlangsungan mata pencaharian nelayan, kelestarian lingkungan, dan kenyamanan wisatawan.( A* )
Nelayan Krakahan Keluhkan Pendangkalan Kali dan Lambatnya Pembayaran di TPI
BREBES – brdnusantara.news.blog – Tarudin, seorang ketua kelompok nelayan Desa Krakahan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, menyampaikan keluhan terkait kondisi kali di desanya yang mengalami pendangkalan serta proses pembayaran ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dinilai terlalu lama.
Keluhan ini disampaikan Tarudin di Kantor Perikanan Kabupaten Brebes pada hari Jumat, 26 September 2025. Menurutnya, pendangkalan kali sudah terjadi sejak lama dan belum ada tindakan pengerukan yang dilakukan.
“Pendangkalan ini sangat mengganggu aktivitas nelayan. Kapal-kapal kami kesulitan untuk keluar masuk, terutama saat air laut surut,” ujar Tarudin.
Selain masalah pendangkalan, Tarudin juga mengeluhkan lambatnya proses pembayaran ikan di TPI. Menurutnya, nelayan harus menunggu hingga dua hari untuk menerima pembayaran hasil penjualan ikan mereka.
“Kasihan para nelayan, mereka harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan uang hasil jerih payah mereka. Padahal, mereka sangat membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Tarudin.
Tarudin menambahkan, di Desa Krakahan terdapat sekitar 170 kapal nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah pendangkalan kali dan mempercepat proses pembayaran di TPI. ( A* )
Nelayan Brebes Minta Pajak Dikurangi dan Sungai Dikeruk Cepa
BREBES – brdnusantara.news.blog – Para nelayan di Brebes yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) punya dua permintaan penting. Mereka ingin pemerintah mengurangi pajak hasil tangkapan ikan dan mempercepat pengerukan sungai Kluwut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ibung, perwakilan HNSI Brebes, di Desa Kluwut pada hari Kamis, 25 September 2025.
Pak Ibung menjelaskan bahwa ada sekitar 170 kapal nelayan di bawah naungan HNSI Brebes. Ada kapal besar (30 GT sampai 60 GT ke atas) sebanyak 120 buah, dan kapal kecil (di bawah 30 GT) sebanyak 50 buah. Setiap kali nelayan menjual hasil tangkapannya, mereka harus membayar pajak yang disebut PNBP. Untuk kapal kecil, pajaknya 5%, sedangkan kapal besar pajaknya 10%.
“Kami berharap, setelah presiden baru nanti, pajak ini bisa dikurangi. Untuk kapal kecil jadi 3%, dan kapal besar jadi 5% atau 7% saja,” kata Pak Ibung.
Selain itu, para nelayan juga berharap pemerintah menghitung biaya operasional mereka sebelum menarik pajak. Karena biaya melaut itu tidak sedikit.
Masalah lain yang dikeluhkan adalah sungai Kluwut yang belum juga dikeruk. Padahal, izin pengerukan sudah lama diajukan, tapi seperti diombang-ambing antara BBWS dan Kementerian Kelautan.
“Kami sangat berharap sungai ini bisa segera dikeruk sebelum tahun 2026. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik,” ujar Pak Ibung. Pengerukan sungai ini penting agar kapal nelayan bisa lebih mudah keluar masuk dan hasil tangkapan bisa lebih banyak.( A* )
Bupati Brebes Tinjau Langsung Pelayanan RSUD, Tekankan Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas
BREBES – brdnusantara.news.blog – Bupati Brebes, Paramitha Widya kusuma, melakukan kunjungan mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes pada sept 2025 untuk meninjau langsung kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Kunjungan ini dilakukan sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, mudah dijangkau, dan ramah.
Dalam kunjungannya, Bupati Paramitha widya kusuma berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga pasien untuk mendengarkan keluhan dan masukan mereka terkait pelayanan yang diterima. Beliau juga berdialog dengan para dokter, perawat, dan staf rumah sakit untuk memahami kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan terbaik.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap warga Brebes mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. RSUD sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang prima,” ujar Bupati [Nama Bupati] saat memberikan keterangan kepada awak media.
Bupati menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, mulai dari peningkatan fasilitas, peningkatan kompetensi tenaga medis, hingga peningkatan keramahan staf rumah sakit. Beliau juga meminta agar RSUD Brebes terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
“Aksesibilitas juga menjadi perhatian utama. Saya ingin memastikan bahwa masyarakat dari seluruh pelosok Brebes dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan di RSUD,” tambahnya.
Direktur RSUD Brebes, [Nama Direktur], menyambut baik kunjungan Bupati dan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari Bapak Bupati. Kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Brebes,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Brebes, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen untuk terus mendukung RSUD dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, mudah dijangkau, dan ramah bagi seluruh masyarakat.( A* )
You must be logged in to post a comment.