BREBES, – brdnusantara.news.blog – 29 Desember 2025 – Acara Silaturahmi bersama Insan Media yang digelar di King’s Royal Restaurant menjadi momen refleksi terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Brebes. Meskipun langkah cepat Bupati Paramitha Widya Kusuma menuai apresiasi warga, kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan sorotan tajam dan kritik pedas dari berbagai pihak.
Aksi Cepat Bupati “Menampar” Birokrasi, Namun Menimbulkan Pertanyaan
Langkah Bupati Paramitha dalam menanggapi kerusakan infrastruktur di Desa Perwatan, Kecamatan Bumiayu, menjadi contoh respons yang mendapatkan pujian. Tokoh masyarakat Tangguh Bahari mengungkapkan kekagumannya karena bupati hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam untuk mengirimkan material setelah keluhan diunggah melalui media sosial.
“Saya merasakan sendiri betapa cepatnya respons Ibu Bupati. Belum sampai 24 jam material sudah tiba, dan tiga hari kemudian jalan sudah dikerjakan. Ini luar biasa,” ujar Tangguh.
Namun, pujian tersebut disertai kritik terhadap kinerja teknis di bawahnya. Tangguh menyayangkan mengapa persoalan dengan anggaran relatif kecil (sekitar Rp200 juta) harus ditangani langsung oleh kepala daerah, padahal keluhan sudah dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lebih dari 10 kali tanpa hasil.
“Sebenarnya saya malu, kenapa hal ‘sepele’ harus Ibu Bupati yang turun tangan? Kemana para kepala OPD dan UPTD? Saya mendesak agar ada evaluasi bagi kepala dinas yang lambat merespons keluhan publik,” tegasnya.
Sorotan Tajam: Data Kemiskinan Diduga “Copy-Paste” & Program MBG Dinilai Kurang Baik
Aktivis Slamet Abdul Dhafi
Aktivis Slamet Abdul Dhafir menyoroti dua isu krusial terkait transparansi tata kelola pemerintahan: data kemiskinan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dhafir menduga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperinda) Brebes hanya melakukan praktik copy-paste data kemiskinan tahunan tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sering tidak tepat sasaran dan memicu konflik di desa.
Terkait program MBG, ia menekankan tiga poin penting:
– Transparansi Anggaran: Mendesak Dinas Pendidikan untuk membuka data penerima program secara publik.
– Ekonomi Lokal: Ada indikasi program menekan supplier lokal dan membuat pedagang kantin sekolah kesulitan beroperasi.
– Pemerataan: Distribusi titik dapur umum dianggap belum menjangkau wilayah pelosok seperti Kecamatan Salem.
Bupati Responsif: Temukan ASN Penerima PKH & Janji Evaluasi Total
Menanggapi kritik, Bupati Paramitha menunjukkan sikap terbuka dan bahkan mengungkap temuan mengejutkan tentang adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima PKH.
“Kami sudah mengalokasikan anggaran tambahan di seluruh desa untuk menggelar Musrenbangdes Khusus. Tujuannya satu: verifikasi dan validasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Paramitha.
Mengenai program MBG, ia mengakui adanya ketidaksinkronan data kondisi sekolah di lapangan dan telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan yang baru untuk melakukan pendataan ulang menyeluruh terkait sarana dan prasarana.
“Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan bahan evaluasi. Saya pastikan pemerintah daerah akan terus berbenah demi kemajuan Brebes,” pungkasnya di hadapan awak media.
BREBES, brdnusantara.news.blog – 29 Desember 2025 – Pemerintah Kabupaten Brebes tengah mematangkan rencana penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini kini memasuki tahapan krusial yaitu inventarisasi lahan untuk pusat aktivitas koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pemanfaatan Aset Desa Jadi Prioritas, Ada Alternatif Lahan
Khusnul Khotimah, Kepala Bidang Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan milik desa sendiri menjadi pilihan utama untuk pembangunan fisik koperasi. Bagi desa yang tidak memiliki lahan aset sendiri, pemerintah memberikan fleksibilitas menggunakan lahan milik negara atau daerah.
“Jika desa tidak memiliki lahan sendiri, pembangunan bisa menggunakan Barang Milik Negara (BMN) seperti lahan Perhutani, atau Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Kabupaten. Tentu dengan catatan, pihak desa wajib mengurus perizinan resmi kepada Perhutani atau Bupati,” ujarnya.
Proses Inventarisasi Fokus pada Verifikasi Lahan Bersih
Sampai saat ini, belum ada pembangunan fisik yang dilakukan karena pemerintah memastikan seluruh lahan yang digunakan berstatus clean and clear (bebas sengketa). Proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan:
– PT Agrinas sebagai mitra pelaksana
– Kodim (Babinsa) dan Pemerintah Desa untuk verifikasi lapangan
– Dinas Koperasi melalui tim pendamping Project Management Office (PMO)
Setelah verifikasi selesai, data lahan akan diintegrasikan ke sistem digital PT Agrinas dan portal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menjamin transparansi.
Berdasarkan Instruksi Presiden, Wajib Didirikan
Program ini bukan sekadar imbauan, melainkan amanat regulasi. Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, yang merujuk pada:
– Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025
– Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Berdasarkan aturan tersebut, setiap desa diwajibkan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi baru.
Tujuan: Memutus Rantai Distribusi dan Sinergi dengan BUMDes
Pendirian koperasi bertujuan utama untuk memutus rantai distribusi pangan dan kebutuhan pokok yang selama ini terlalu panjang dan merugikan petani serta produsen desa. Nantinya, setiap desa akan memiliki gudang logistik dan gerai koperasi.
Koperasi Merah Putih tidak akan berbenturan dengan BUMDes, melainkan bersinergi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat setempat.
BREBES, –brdnusantara.news.blog – Hasil Konferensi Cabang (Konfercab) DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Brebes yang digelar pada Minggu (28/12/2025) menetapkan Carudin sebagai Ketua DPC PDIP Brebes periode 2025-2030. Acara yang berdasarkan rekomendasi tertulis dari DPP PDIP yang ditandatangani Djarot Saiful Hidayat dan Puan Maharani tersebut juga menentukan susunan pengurus lainnya, yaitu Ferri Anggrianto, S.E. sebagai Sekretaris dan M. Sry Heri Pasaribu, S.H., M.H sebagai Bendahara.
Proses dan Tempat Pelaksanaan Konfercab
Konfercab DPC PDIP Brebes dilaksanakan setelah konferensi Daerah (Konferda) PDIP Jawa Tengah selesai, dan digelar di Hotel Patrajasa, Semarang (beberapa sumber mencatat pelaksanaan pada Sabtu (27/12) malam atau Minggu (28/12) pagi). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda reorganisasi dan konsolidasi struktur partai di seluruh wilayah Jawa Tengah dalam menyongsong tahapan politik lima tahun ke depan.
Carudin, yang dikenal sebagai kader senior PDIP Brebes dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Brebes periode 2019-2024, menyampaikan bahwa susunan pengurus baru sudah disusun dan masih dalam tahap penyempurnaan administrasi. Ia menegaskan bahwa pengurus baru akan mulai menjalankan aktivitasnya dan mulai Senin (29/12/2025) akan berkantor di Kantor DPC PDIP Brebes.
Agenda Terbaru Tahun 2026
Untuk tahun 2026, DPC PDIP Brebes telah menetapkan dua agenda utama, yaitu Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP dan perayaan ulang tahun partai. Rakernas diperkirakan akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2026, dengan kemungkinan lokasi di Bali atau Jakarta.
Indra Kusuma Mengumumkan Pensiun
Mantan Ketua DPC PDIP Brebes, H.M. Indra Kusuma, yang telah menjabat selama 5 periode atau kurang lebih 25 tahun, mengkonfirmasi pergantian kepemimpinan dan mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari dunia politik. Indra dikenal sebagai figur sentral yang berhasil menjaga stabilitas partai dan membangun struktur organisasi hingga memenangkan berbagai kontestasi politik di tingkat lokal.
Ferri Anggrianto, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Brebes fraksi PDIP, menyatakan bahwa pergantian kepemimpinan ini bukan hanya rotasi jabatan, melainkan transisi generasi dan strategi untuk memperkuat partai di masa depan. Dengan komposisi pengurus baru, DPC PDIP Brebes diharapkan dapat melakukan konsolidasi internal dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan politik yang akan datang.
BREBES, –brdnusantara.news.blog – Suasana akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Manggalia menjadi tegang dalam dua pekan terakhir. Aktivitas perkuliahan yang awalnya dilakukan secara tatap muka dialihkan menjadi daring (online) sejak Senin (15/12/2024), tanpa pemberitahuan alasan yang jelas. Kondisi ini semakin memprihatinkan setelah gerbang kampus ditemukan terkunci rapat dan atribut identitas lembaga termasuk papan nama “STIE WIDYA MANGGALIA” dicopot oleh pihak yang tidak dikenal.
Kronologi Kejadian
Ketidakpastian bermula pada Kamis (12/12/2024), ketika kelas sore yang seharusnya berjalan normal diliburkan secara mendadak tanpa penjelasan. Pada Senin (15/12/2024), mahasiswa menerima instruksi resmi bahwa seluruh perkuliahan akan berlangsung secara daring hingga waktu yang belum ditentukan.
Menurut Sakha, mahasiswa semester 7 yang juga mengikuti audiensi terkait masalah ini pada Minggu (28/12/2025), keresahan utama mahasiswa bukan terletak pada metode pembelajaran daring itu sendiri, melainkan kurangnya transparansi dari pihak manajemen kampus terkait alasan perubahan sistem belajar dan kondisi fisik kampus yang kini terkesan “dihapus”.
Pencopotan Atribut dan Penggembokan Gerbang
Kondisi kampus yang semakin memicu kekhawatiran ditemukan ketika mahasiswa datang ke lokasi kampus dan mendapati gerbang terkunci rapat. Selain itu, papan nama serta berbagai atribut yang menjadi identitas STIE Widya Manggalia di depan gedung telah dicopot dan tidak terlihat lagi.
Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan mahasiswa, salah satunya mengenai adanya sengketa lahan antara pihak yayasan dengan pendiri lama lembaga. Namun hingga kini, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih bersifat simpang siur.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kuliah online tanpa alasan resmi, ditambah kampus digembok dan nama kampus dicopot, membuat kami khawatir akan masa depan pendidikan kami di sini,” ujar salah satu mahasiswa yang enggan menyebutkan nama.
Mahasiswa Bersiap Lakukan Aksi Tuntut Kejelasan
Akibat minimnya informasi dan transparansi dari pihak kampus, para mahasiswa mulai menggalang massa untuk melakukan aksi tuntutan penjelasan. Rencana aksi “turun jalan” direncanakan sebagai bentuk protes agar pihak manajemen dan birokrasi terkait segera memberikan klarifikasi mengenai status hukum kampus serta kelangsungan proses belajar mengajar.
Ketua STIE Widya Manggalia, Lusi Wulandari, mengakui adanya masalah terkait lahan yang menjadi akar permasalahan dari aksi penggembokan dan pencopotan atribut tersebut. Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai permasalahan internal yang terjadi.
Sementara itu, pihak mahasiswa menyampaikan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam permasalahan internal kepengurusan atau sengketa antar pihak terkait lembaga. Yang menjadi perhatian utama adalah agar mahasiswa tidak menjadi korban akibat ketidakjelasan status kampus.
BREBES,- brdnusanrara.news.blog – 26 Desember 2025 – Sebanyak puluhan mahasiswa STIE Manggalia Brebes berencana melakukan aksi demonstrasi pada hari Minggu (27/12/2025) untuk menuntut kejelasan terkait pelaksanaan kuliah daring dan dugaan masalah internal yang terjadi di kampus sejak pertengahan tahun ini.
Kegiatan kuliah daring yang mulai diberlakukan sejak 12 Desember 2025 telah memicu protes dari mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Menurut Saka, salah satu perwakilan mahasiswa yang mengkonfirmasi pada hari Sabtu (26/12/2025), hingga saat ini belum ada rilis resmi dari pihak kampus mengenai durasi pelaksanaan kuliah daring maupun kebijakan pengalihan ke pembelajaran tatap muka.
“Kita perlu kejelasan: sampai kapan kuliah online akan berlangsung, dan sebenarnya ada permasalahan apa di pihak pengurus kampus,” ujar Saka.
Sebanyak sekitar 100 mahasiswa terdampak kebijakan ini, dengan beban biaya sebesar Rp300.000 per bulan serta biaya ujian dan UKT sebesar Rp10.000 per SKS. Kampus memiliki sekitar 10 dosen yang terlibat dalam pembelajaran. Target peserta demo yang akan mengajukan tuntutan kepada pihak pengurus dan rektorat adalah sebanyak 50 orang.
Aksi ini juga terkait dengan pergantian kepemimpinan kampus. Sejak pertengahan 2025, Ibu Lusia Wulandari menjabat sebagai Ketua Kampus STIE Manggalia Brebes, menggantikan struktur kepemimpinan lama. Menurut informasi yang diperoleh, pergantian ini diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakjelasan kebijakan akademik di kampus.
Mahasiswa berharap pihak kampus segera memberikan tanggapan resmi dan solusi terkait permasalahan yang diangkat agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan kewajiban finansial mahasiswa.
KOTA TEGAL, – brdnusantara.news.blog – Pemerintah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes tengah menyusun langkah strategis untuk mengatasi krisis lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin kritis dengan membangun Sistem Pengolahan Sampah Terpadu. Kerja sama lintas daerah ini juga menjajaki kolaborasi dengan investor asal China yang berbasis di Malaysia.
Komitmen kerja sama tersebut tengah dituangkan dalam penyusunan Memorandum of Understanding (MoU). Ketiga daerah ini menjadikan Kota Pekalongan sebagai referensi sukses pengelolaan sampah di Jawa Tengah dan akan mengikuti jejak kerja sama serupa jika program di Pekalongan terbukti efektif.
Dalam rencana yang sedang digodok, Kabupaten Tegal diproyeksikan menjadi pusat operasional pengolahan sampah terpadu karena ketersediaan lahan yang luas dan strategis. Skema pendanaan serta regulasi proyek ini akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan keberlanjutan investasi. “Kami sedang melakukan kajian mendalam bersama Sekda untuk memastikan aspek kemanfaatan. Fokus utama kami adalah proyek ini harus menguntungkan daerah dan tidak menimbulkan kerugian finansial atau beban anggaran di masa depan,” ujar salah satu pimpinan daerah dalam keterangannya pada Selasa (27/12).
Berbeda dengan sistem pembuangan terbuka yang berisiko mencemari lingkungan, proyek ini akan menerapkan teknologi sanitary landfill modern. Salah satu keunggulannya adalah penggunaan lapisan geotextile untuk menjaga higienitas tanah dan mencegah kebocoran lindi ke sumber air masyarakat.
Operasional pengangkutan sampah juga direncanakan menggunakan armada truk listrik khusus asal China, dengan estimasi biaya sewa mencapai Rp 1,6 juta per unit per rit. Langkah ini bertujuan untuk menekan emisi karbon dan mendukung upaya pelestarian lingkungan.
Target utama dari kolaborasi ini tidak hanya untuk mengelola sampah, tetapi juga mengubah residu menjadi sumber energi terbarukan atau bahan bakar alternatif. Dengan demikian, wilayah Tegal Raya diharapkan tidak lagi bergantung pada TPA konvensional, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih, menurunkan biaya perawatan kendaraan pengangkut, dan membentuk siklus ekonomi sirkular yang berkelanjutan.
Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Sekretaris Daerah Kota Tegal Drg Agus Dwi Sulistiyanono MM juga tengah mengkaji bersama terkait pengelolaan sampah di wilayahnya, guna memastikan kesesuaian dengan rencana kerja sama lintas daerah yang sedang disusun.
Sebagai informasi tambahan, Kabupaten Brebes sendiri telah memiliki beberapa kerja sama dengan investor lokal untuk pengelolaan sampah, seperti pengelolaan berbasis bank sampah digital dan pengolahan sampah menjadi bata ringan. Sementara itu, pemerintah pusat juga sedang gencar mengembangkan program pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy) di berbagai kota di Indonesia, dengan target kapasitas terpasang sebesar 452,7 megawatt pada tahun 2025-2034.
BREBES, – brdnusantara.news.blog – Kabupaten Brebes memperingati Hari Ibu dengan cara yang inspiratif: menggelar aksi normalisasi sungai dan edukasi lingkungan. Gerakan kolaboratif ini bertujuan untuk mengatasi masalah sampah dan pendangkalan sungai di wilayah perkotaan, sekaligus mengantisipasi bencana banjir menjelang akhir tahun 2025.
Ibu, Sosok Sentral Perubahan Perilaku
Pemilihan Hari Ibu sebagai momentum gerakan ini bukan tanpa alasan. Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, menekankan peran penting ibu sebagai “komando” dalam keluarga yang mampu mengubah perilaku rumah tangga, terutama dalam pengelolaan sampah.
“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Ibu ini, kita bersama-sama menjaga dan membersihkan sungai dengan bergotong-royong bersama ibu-ibu PKK desa, kecamatan, dan masyarakat sekitar,” ujar Bupati Brebes saat ditemui di lokasi kegiatan, Selasa (23/12/2025).
Bupati juga mengapresiasi keterlibatan aktif kaum perempuan dalam aksi ini, serta menekankan peran ibu dalam mendidik anak dan suami agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai.
Edukasi Adiwiyata untuk Generasi Penerus
Selain aksi fisik, program ini juga menyasar sektor pendidikan melalui pengenalan nilai-nilai Adiwiyata. Meski bertepatan dengan libur sekolah, semangat menanamkan kepedulian lingkungan kepada siswa-siswi di Brebes tetap menjadi prioritas.
“Kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita pentingnya merawat sungai sebagai sumber kehidupan,” tambah Bupati. Pendidikan lingkungan ini diharapkan menjadi kebiasaan harian yang ditularkan kepada generasi penerus.
Normalisasi Sungai Secara Maraton
Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Tata Kota mengerahkan alat berat (excavator) untuk mempercepat normalisasi aliran sungai yang terhambat sampah dan sedimentasi. Pekerjaan ini dibagi dalam tiga tahap:
1. Tahap I: Pembersihan area antara Jembatan Pantura hingga Jembatan Rel Kereta Api (target 3 hari). 2. Tahap II: Pengerjaan ke arah selatan menuju kawasan Perumahan Grand Suli. 3. Tahap III: Penyisiran kembali ke area arah utara.
Sinergi Relawan dan Pemerintah
Keberhasilan normalisasi ini didukung oleh tim teknis DPU dan relawan “Si Jaga Banjir” yang mengawal operasional alat berat di lapangan. Sinergi ini bertujuan meminimalisir risiko banjir menjelang puncak musim hujan.
Mas Jaka Alias H.Mafudin berharap aksi gotong-royong ini dapat berkelanjutan demi kenyamanan masyarakat Brebes. “Harapannya, kita bisa terus menjaga sungai kita agar tetap bersih, asri, dan tidak ada lagi permasalahan bencana di Brebes,” pungkasnya.
Dengan perpaduan edukasi dari para ibu di rumah dan aksi teknis pemerintah di lapangan, Brebes optimis dapat mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan tangguh terhadap bencana.
BREBES, – brdnusantara.news.blog – Kabar gembira bagi masyarakat Brebes! Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes akan segera memiliki fasilitas kesehatan modern yang siap melayani pasien kanker dan jantung mulai awal tahun 2026. Pembangunan gedung baru yang meliputi Gedung Sitotoksik untuk penanganan kanker dan Gedung Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) telah mencapai progres 97% dan ditargetkan selesai pada 25 Desember 2025.
Direktur RSUD Brebes, dr. Imam Budi Santoso, mengungkapkan rasa optimisnya bahwa proyek senilai Rp10 miliar ini akan rampung sesuai jadwal. “Alhamdulillah, per 23 Desember ini, pekerjaan sudah mencapai 97% lebih. Kami berharap dalam dua hingga tiga hari ke depan sudah bisa diserahterimakan sesuai target,” ujarnya saat ditemui di lokasi proyek, Selasa (23/12/2025).
Fasilitas Unggulan untuk Masyarakat Brebes
Gedung Sitotoksik akan menjadi pusat pelayanan khusus bagi penderita kanker. Fasilitas ini akan digunakan untuk peracikan obat kemoterapi dan pemeriksaan kesehatan khusus kanker. Dengan hadirnya dokter spesialis onkologi, dr. Reza, mulai Januari 2026, pasien kanker di Brebes tidak perlu lagi melakukan kemoterapi ke luar kota.
Selain itu, Gedung KRIS akan menyediakan 32 tempat tidur yang nyaman dan modern. Setiap ruangan didesain luas dan hanya diisi maksimal 4 tempat tidur, dilengkapi dengan AC, kamar mandi dalam, dan water heater untuk pasien kelas 2 dan 3.
Layanan Jantung Semakin Dekat dengan Cath Lab
RSUD Brebes juga tengah mempersiapkan layanan Cath Lab untuk pemeriksaan jantung. Alat bantuan dari Kementerian Kesehatan ini sedang dalam tahap instalasi di lantai 3 gedung penunjang.
“Dengan adanya Cath Lab dan tambahan dokter spesialis jantung, masyarakat Brebes tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota lain untuk pemeriksaan jantung. Kami targetkan awal Januari sudah mulai beroperasi setelah di-launching oleh Ibu Bupati,” jelas dr. Imam Budi Santoso.
Penyelesaian Akhir dan Target Operasional
Manajer Pelaksana dari CV Ageng, Heri, menjelaskan bahwa sisa pekerjaan hanya mencakup perapian minor dan pembersihan area. “Pekerjaan yang tersisa tinggal penutupan sedikit plafon di area void tangga serta penyempurnaan armatur elektrikal. Kami optimis semua rampung pada 25 Desember karena seluruh material dan tenaga kerja sudah sangat mendukung,” katanya.
Setelah serah terima bangunan, RSUD Brebes akan segera melengkapi fasilitas dengan alat kesehatan dan furnitur pendukung lainnya selama Januari 2026. Diharapkan, seluruh fasilitas baru ini dapat beroperasi penuh dan melayani masyarakat pada akhir Januari atau awal Februari 2026.
Ditarik Uang Parkir saat Nongkrong di Pinggir Jalan, Juru Parkir di Brebes Diamuk Sekelompok Remaja
BREBES, – brdnusantara.news.blog – Insiden pengeroyokan menimpa seorang juru parkir oleh sekelompok remaja di Jalan Proklamasi, Kota Brebes, Jawa Tengah, pada Jumat (19/12/2025). Pemicunya adalah cekcok terkait penarikan uang parkir saat para remaja tersebut sedang asyik nongkrong.
Kejadian ini bahkan viral di media sosial setelah video amatir yang merekam aksi pengeroyokan itu beredar luas. Dalam video tersebut, terlihat jelas bagaimana sejumlah remaja terlibat adu mulut sengit dengan juru parkir sebelum akhirnya melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama. Untungnya, warga sekitar segera bertindak cepat untuk melerai perkelahian tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, insiden ini bermula ketika sekelompok remaja sedang nongkrong di pinggir jalan dekat Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes. Jalan Proklamasi memang menjadi lokasi favorit bagi puluhan remaja Kota Brebes untuk berkumpul setiap sore, sambil menunggu waktu Magrib tiba.
Kejadian bermula saat juru parkir menarik uang parkir dari sepeda motor mereka yang diparkir di pinggir jalan. Hal ini membuat para remaja yang tengah asyik nongkrong itu kaget, karena biasanya tidak ada penarikan parkir di lokasi tersebut. Juru parkir kemudian menunjukkan karcis parkir resmi berlogo Pemerintah Kabupaten Brebes.
Pada karcis tersebut, tertera tulisan “Pemerintah Kabupaten Brebes – Bea Parkir Kendaraan Bermotor” dengan tarif Rp1.000 untuk sepeda motor. Karcis itu juga mencantumkan Perda Nomor 6 Tahun 2023, nomor seri P1KB, serta keterangan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Brebes, Nur Ari Haris Yuswanto, membenarkan adanya kejadian tersebut saat dikonfirmasi. Ia menjelaskan bahwa penarikan parkir di lokasi itu baru berjalan sekitar satu minggu dan hanya diterapkan di area sebuah warung makan di Jalan Proklamasi, tepat di sebelah Gedung KPT Brebes.
“Namun, hingga saat ini penarikan parkir tersebut belum masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD), karena baru berjalan satu minggu,” ujar Ari kepada awak media pada Jumat (19/12/2025) malam.
Ari menduga, aksi pengeroyokan terhadap juru parkir tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman. Seharusnya, juru parkir hanya menarik biaya parkir dari kendaraan yang berada di depan warung makan saja.
BREBES,- brdnusantara.news.blog – Sabtu (20/12/2025) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Brebes memberikan penjelasan rinci terkait polemik karcis parkir sepeda motor berlogo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes yang memuat tulisan “Perhatian: Tidak Menanggung Kehilangan Kerusakan Kendaraan atau Barang”. Karcis tersebut ramai dipersoalkan warga setelah beredar di media sosial.
Dalam karcis yang menjadi perdebatan, tercantum Bea Parkir Kendaraan Bermotor untuk sepeda motor sebesar Rp1.000, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 dan berlaku satu kali parkir.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Brebes Nur Ari Haris Yuswanto melalui Kepala Terminal Pasar Induk Brebes Wardoyo menjelaskan, karcis dengan keterangan tersebut diberlakukan khusus untuk kendaraan yang parkir di bahu jalan atau lokasi parkir tepi jalan umum. Pada lokasi tersebut, Dishub tidak menyediakan sistem pengamanan khusus seperti penjagaan penuh atau area parkir tertutup.
“Parkir di bahu jalan memiliki risiko lebih tinggi karena berada di ruang publik terbuka. Oleh karena itu, dalam karcis dicantumkan keterangan bahwa pengelola tidak menanggung kehilangan atau kerusakan kendaraan maupun barang,” ujar Wardoyo kepada wartawan.
Dishub juga menegaskan, pungutan parkir tersebut tetap legal karena sesuai dengan Perda Tentang Retribusi Parkir. Namun, tanggung jawab pengamanan kendaraan sepenuhnya berada pada pemilik kendaraan. “Ini berbeda dengan parkir yang berada di lokasi tertentu seperti pengelolaan parkir di pusat perbelanjaan atau pelayanan lainnya, yang dikelola pihak swasta,” jelasnya.
Selain itu, Dishub mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat memarkirkan kendaraannya, khususnya di tepi jalan, dan memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci dengan aman. Instansi tersebut juga menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap juru parkir agar pelaksanaan parkir di lapangan sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Wardoyo juga menyentuh kasus juru parkir yang diamuk massa dan viral di media sosial beberapa waktu lalu. Menurutnya, peristiwa itu murni kesalahan juru parkir karena telah menariki parkir di luar area warung makan bandeng yang ada di Jalan Proklamasi. Namun, permasalahan tersebut telah diselesaikan saat itu juga melibatkan pihak kepolisian setempat, Dishub, dan petugas Koramil.
“Mulai hari ini, Sabtu, 20 Desember 2025, sudah tidak ada lagi penarikan parkir di area warung makan bandeng,” pungkas Wardoyo.
BREBES,– brdnusantara.news.blog – Kehadiran fasilitas kesehatan baru kini hadir di wilayah Losari dengan berdirinya Rumah Sakit (RS) Prima Insan Mulia. Rumah sakit yang masuk dalam kategori Tipe D ini telah mengantongi izin operasional dan tengah bersiap untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat sekitar. (17/12/2025).
Alamat Rumah Sakit Prima Insan Losari adalah di Jl. Raya Pantura Losari, sebuah rumah sakit swasta tipe D yang terletak di wilayah Losari, dekat perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah (sering dikaitkan dengan wilayah Brebes/Cirebon), dengan nomor kontak 081511000600.
Humas RS Prima Insan Mulia, Bowo, menjelaskan bahwa rumah sakit ini dibangun di atas fondasi kepemilikan kolektif. Tercatat ada sekitar 40 pemilik (owner) yang tergabung dalam PT Prima Insan Mulia, yang terdiri dari berbagai kalangan mulai dari dokter spesialis hingga tokoh masyarakat setempat.
“Pemiliknya campuran, ada sekitar 40 orang. Di antaranya ada praktisi medis seperti dr. Miftah, hingga tokoh masyarakat seperti mantan Camat Losari,” ujar Bowo saat memberikan keterangan resmi.
Fasilitas dan Layanan Unggulan
Meski tergolong rumah sakit Tipe D, RS Prima Insan Mulia dilengkapi dengan fasilitas modern untuk menunjang kenyamanan pasien. Gedung yang terdiri dari tiga lantai ini sudah dilengkapi dengan fasilitas lift dan memiliki kapasitas total 50 tempat tidur.
Untuk tahap awal, rumah sakit ini akan fokus pada tiga layanan spesialis utama, yaitu:
Spesialis Bedah Umum
Spesialis Anak
Spesialis Kandungan (Obgyn)
Status Layanan BPJS
Mengenai layanan BPJS Kesehatan yang banyak ditanyakan masyarakat, pihak manajemen menyatakan bahwa saat ini RS Prima Insan Mulia belum bisa melayani pasien BPJS. Hal ini dikarenakan adanya prosedur administrasi dan syarat akreditasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
“Proses pengajuan ke BPJS membutuhkan waktu. Kami harus melewati tahap akreditasi dan kredensialing dari pihak BPJS terlebih dahulu. Untuk saat ini, kami baru bisa melayani pasien umum dan pasien dengan kategori darurat (emergency),” tambah Bowo.
Sudah Grand Opening tinggal MOU dengan BPJS
Meski izin operasional dari Bupati telah keluar sebagaimana tertera pada plakat di area depan gedung pihak rumah sakit masih terus melakukan pembenahan internal sebelum melaksanakan grand opening.
Manajemen berharap kehadiran RS Prima Insan Mulia dapat mempercepat akses layanan kesehatan berkualitas bagi warga di perbatasan, sehingga pasien tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan tindakan spesialis.
Ringkasan Informasi RS Prima Insan Mulia:
Fitur Deskripsi
Tipe RS Tipe D (3 Lantai dengan Lift)
Kapasitas 50 Tempat Tidur
Layanan Spesialis Bedah Umum, Anak, Kandungan
Status BPJS Dalam Proses (Saat ini Umum & Emergency)
BREBES,- brdnusantara.news.blog – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan predikat Informatif dalam Penilaian Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2025 yang berlangsung di Hotel Patra & Convention Semarang, Selasa (16/12/2025) malam.
Penghargaan Diterima Langsung Bupati Paramitha
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Panelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hasan dan Yoyon Indrayana, kepada Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE, MM. Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Brebes meraih nilai tinggi sebesar 90,09 dan ditempatkan dalam kategori kabupaten/kota informatif.
Capaian ini dipandang sebagai bukti konsistensi Pemkab Brebes dalam menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi publik. Usai menerima penghargaan, Bupati Paramitha menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Brebes malam ini kembali meraih Penghargaan Badan Publik Kategori Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa prestasi ini adalah hasil kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memberikan layanan informasi yang terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.
Penghargaan Sebagai Motivasi Peningkatan Pelayanan
Menurut Bupati Paramitha, penghargaan KIP Award 2025 menjadi dorongan bagi Pemkab Brebes untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipercaya.
“Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Brebes semakin baik dan semakin informatif. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak yang telah mendukung upaya ini. Brebes Beres,” tutupnya.
82 Badan Publik di Jawa Tengah Raih Predikat Informatif
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, terdapat 82 badan publik di provinsi ini yang berhasil meraih predikat informatif. Rinciannya meliputi:
– 22 kabupaten/kota
– 26 perangkat daerah provinsi
– 17 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota
– 7 rumah sakit provinsi
– 5 badan vertikal
– 1 pengadilan agama
– 2 Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota
– 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
“Hasil ini menunjukkan adanya kemajuan yang patut diapresiasi dan menjadi cerminan bahwa upaya peningkatan keterbukaan informasi publik terus berjalan,” ungkap Indra. Ia menambahkan bahwa KIP Award merupakan bentuk apresiasi kepada badan publik yang berkomitmen transparansi, sekaligus upaya memperkuat ekosistem keterbukaan informasi di Jawa Tengah.
Tema: “Memperkuat Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berdampak”
Tema yang diusung pada KIP Award 2025 menekankan pentingnya peningkatan komitmen keterbukaan informasi dari sisi regulasi, kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Semua badan publik diharapkan dapat mengaplikasikan tema ini untuk menciptakan kebijakan publik yang benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Dukungan dari Pimpinan Tinggi
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, turut mengapresiasi komitmen keterbukaan informasi di Jawa Tengah. Ia menilai keterlibatan langsung pimpinan daerah menjadi faktor kunci dalam mendorong layanan informasi publik yang berkualitas.
“Keterbukaan informasi ini tidak hanya dimaknai sebagai peringkat, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang menekankan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam keterbukaan informasi. Menurutnya, setiap ASN memiliki fungsi kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyampaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi sangat penting untuk mengatasi sumbatan komunikasi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan publik,” pungkas Gubernur Ahmad Luthfi.
BREBES,- brdnusantara.news.blog – Wakil Bupati Brebes Wurja SE mendorong budaya menabung masyarakat. Menurutnya undian simpanan bukan sekadar pembagian hadiah, tetapi merupakan bentuk penghargaan kepada para nasabah yang setia menabung dan mempercayakan pengelolaan keuangannya.
“Gebyar undian ini mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menabung, mengelola keuangan dengan baik, serta menumbuhkan budaya menabung sejak dini,” ucap Wurja saat Pengundian Simpanan dalam rangka Gebyar HUT ke 18 PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), di Hotel King Royal Brebes, Rabu (17/12/2025).
Wurja menyampaikan apresiasi kepada PT BPR BKK Banjarharjo. Kata Wurja, perjalanan 18 tahun bukanlah waktu yang singkat dan menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank daerah tersebut, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM di Kabupaten Brebes dan sekitarnya.
“Saya mendorong BPR BKK Banjarharjo untuk terus menjaga prinsip kehati-hatian, meningkatkan kualitas pelayanan, berinovasi mengikuti perkembangan zaman, serta berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” serunya.
Lanjut Wurja, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
Direktur Utama PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) Muhammad Abdillah menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah yang telah memberikan kepercayaan kepada bank yang dipimpinnya.
“Kepercayaan nasabah merupakan modal utama bagi kami untuk terus tumbuh dan berkembang. gebyar simpanan ini kami selenggarakan sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah sekaligus untuk mendorong budaya menabung di masyarakat,” ungkapnya.
Muhammad Abdillah mengatakan, BPR BKK Banjarharjo berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan terpercaya, serta terus menghadirkan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi fokus utama ke depan.
“Melalui rangkaian kegiatan Gebyar 18 Tahun ini, diharapkan hubungan antara bank dan nasabah semakin erat, dilandasi semangat kebersamaan dan kepercayaan yang berkelanjutan. Acara undian pun diharapkan berjalan lancar, transparan, dan membawa kebahagiaan bagi para pemenang,” jelasnya.
Muhammad Abdillah berharap, dengan bertambahnya usia, PT BPR BKK Banjarharjo semakin maju, semakin dipercaya, dan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya.
Sementara itu pemenang undian utama sepeda motor diraih oleh Mufidah dari Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba. Hadiah diserahkan Wakil Bupati Brebes didampingi Direktur Utama PT BPR BKK Banjarharjo dan para saksi.
Acara ini dihadiri, perwakilan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Andre Wahyu Yudhantoro SE MM, jajaran Forkopimcan Wanasari dan Banjarharjo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal, komisaris, direksi, serta ratusan nasabah BPR BKK Banjarharjo. Red /Teguh
MTs Miftahul Ulum Buka Suara: Bantuan Keluarga Terduga Pelaku Bukan “Uang Damai,” Tapi Tali Asih
Brebes, – brdnusantara.news.blog – Pihak MTs Miftahul Ulum Rengaspendawa, Brebes, akhirnya memberikan penjelasan terkait kasus yang menimpa Azka Rizki Fadholi, siswa yang meninggal dunia setelah diduga mengalami perundungan. Sekolah menegaskan bahwa bantuan dana yang diberikan oleh keluarga siswa yang diduga terlibat bukanlah “uang damai” untuk menutup kasus tersebut.
Menurut pihak sekolah, uang tersebut diberikan sebagai tali asih, bentuk empati, dan upaya menjaga hubungan baik antar tetangga. Keluarga terduga pelaku juga menolak disebut memberikan “uang damai” karena mereka merasa tidak ada niat atau tindakan pengeroyokan yang menyebabkan kematian Azka.
“Kami ingin meluruskan kesalahpahaman yang beredar. Bantuan yang diberikan itu murni sebagai tali asih dan bentuk kepedulian karena mereka bertetangga,” ujar perwakilan sekolah.
Pihak sekolah juga menjelaskan bahwa setelah mendengar kabar Azka sakit, guru Bimbingan Konseling (BK) langsung menjenguk ke rumah korban untuk mengetahui kondisinya. Namun, saat itu belum diketahui pasti penyakit yang diderita Azka.
Dari hasil investigasi internal yang dilakukan sekolah, para siswa yang diduga terlibat mengaku hanya bercanda biasa dan tidak memiliki niat untuk menyakiti Azka. Meskipun demikian, pihak sekolah menegaskan tidak akan tinggal diam dalam menangani kasus dugaan perundungan ini.
“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini dan akan terus berupaya mencari fakta yang sebenarnya. Kami juga akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada tindakan perundungan yang dilakukan oleh siswa kami,” tegas pihak sekolah.
Kasus ini masih terus dalam penyelidikan pihak berwajib untuk mengetahui penyebab pasti kematian Azka dan memastikan apakah ada unsur perundungan yang terlibat.
BREBES,- brdnusantara.news.blog – Artikel ini mengulas secara mendalam mengenai tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Brebes, menyoroti peran sentral seorang pemimpin, dr. Heru Padmonobo, yang telah membawa perubahan positif dalam memberikan layanan primer kepada masyarakat.
I. Profil dan Kepemimpinan Kepala Puskesmas
1. Dedikasi dan Latar Belakang Jabatan
Dr. Heru Padmonobo, Kepala UPTD Puskesmas Brebes, telah menunjukkan dedikasi panjang dalam pelayanan kesehatan publik. Rekam jejak beliau mencakup berbagai penugasan, mulai dari Dokter Roke hingga Kepala Puskesmas, yang menunjukkan pengalaman manajerial yang matang. Prestasinya pun teruji ketika Puskesmas Brebes meraih PPKM Award sebagai satgas penanganan COVID-19 terbaik dari Kementerian Kesehatan, yang diberikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2023. Penghargaan ini diperoleh berkat pencapaian program vaksinasi nasional yang luar biasa dan pengelolaan yang terstruktur selama pandemi.
2. Status Kepangkatan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dr. Heru Padmonobo memiliki status kepangkatan yang tinggi, bahkan melebihi Golongan IV/c. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini menegaskan posisinya sebagai pejabat fungsional atau struktural dengan kompetensi yang diakui. UU tersebut mengatur bahwa pangkat dan jabatan diberikan berdasarkan kinerja, kompetensi, dan pengalaman, yang selaras dengan prestasi yang dicapainya.
3. Prinsip Manajerial
Prinsip kepemimpinan dr. Heru Padmonobo dalam pembagian tugas dan alokasi kesejahteraan ditekankan pada pendekatan profesional dan berbasis kinerja. Prinsip ini selaras dengan semangat Pasal 77 UU No. 5 Tahun 2014 yang mengatur sistem merit, di mana penghargaan dan sanksi didasarkan pada kinerja dan kontribusi. Staf yang bekerja lebih giat secara otomatis akan menerima hasil yang sepadan, mencerminkan adanya perhatian yang adil terhadap anak buah. Selama pandemi, misalnya, beliau membentuk 10 tim vaksinasi yang terdiri dari 6 orang setiap tim, dengan penjadwalan yang optimal agar 60 orang staf terjun setiap hari.
II. Struktur Kepegawaian dan Status ASN
Puskesmas Brebes memiliki total 89 orang staf (berbeda dari data awal yang disebutkan, berdasarkan informasi terbaru dari dr. Heru sendiri), yang menunjukkan perkembangan jumlah tenaga kerja seiring waktu. Komposisi kepegawaian menunjukkan pergeseran signifikan dalam pemanfaatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
1. Komposisi ASN
– PNS (Pegawai Negeri Sipil): Hanya 1 orang staf yang berstatus PNS (Denia), yang menunjukkan keterbatasan kuota PNS di sektor kesehatan.
– PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Terdapat 11 orang staf yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk Dokter Elia.
Hal ini mencerminkan implementasi kebijakan nasional pengangkatan PPPK untuk mengisi kebutuhan SDM ASN di sektor kesehatan, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pengangkatan ini merupakan upaya untuk memberikan kejelasan status dan kesejahteraan kepada para tenaga honorer yang telah mengabdi lama, seperti yang diindikasikan pada staf bernama Bestari (pengabdian 9 tahun lebih).
III. Kapasitas Layanan dan Jangkauan Wilayah
1. Wilayah Kerja Puskesmas
Puskesmas Brebes memiliki tanggung jawab pelayanan primer terhadap 7 kelurahan/desa, yaitu: Brebes, Pasar Batang, Sigambir, Kedunguter, Pagejugan, Kaliwlingi, dan Tengki. Jumlah penduduk yang dilayani mencapai sekitar 80.000 jiwa. Tanggung jawab ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, yang mendefinisikan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.
2. Pelayanan Kesehatan dan Administrasi
– Fungsi Staf: Sebagian besar petugas di area pendaftaran/administrasi berperan sebagai staf sipil yang menangani administrasi layanan, termasuk manajemen data BPJS dan rekam medis. Pengelolaan data juga didukung oleh sistem PCare and Smile yang disinkronkan untuk memastikan akurasi laporan.
– Volume Layanan: Rata-rata kunjungan harian masyarakat pemegang kartu BPJS dilaporkan kurang dari 100 orang, namun selama pandemi, jumlah kunjungan meningkat signifikan terutama untuk vaksinasi. Saat ini, puskesmas masih melayani vaksinasi kapan saja (tanpa jadwal) untuk semua warga yang memiliki NIK.
– Akses Layanan: Puskesmas aktif melaksanakan pelayanan door-to-door (kunjungan rumah) dan vaksin keliling ke pasar, desa, mal, dan tempat publik lainnya untuk mendekatkan akses kesehatan. Wilayah terdekat dijangkau menggunakan sepeda motor, sedangkan wilayah terjauh (seperti Kaliwungu dan Pendsari) dilayani menggunakan mobil ambulans/musling (pelayanan kesehatan keliling). Kegiatan ini merupakan bentuk dari UKM esensial yang diamanatkan dalam Permenkes No. 43 Tahun 2019, memastikan cakupan layanan preventif dan promotif.
3. Fasilitas dan Logistik
Puskesmas Brebes juga memastikan kualitas layanan melalui pengelolaan logistik yang baik, terutama selama pandemi. Pengelolaan rantai dingin vaksin terjamin sesuai standar, sehingga efektivitas vaksin terjaga. Selain itu, puskesmas bekerja sama dengan berbagai stakeholder seperti TNI, Polri, ormas, dan perangkat desa untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan.
IV. Tantangan dan Upaya Meningkatkan Kualitas
Meskipun telah mencapai prestasi yang signifikan, Puskesmas Brebes masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
– Keterbatasan jumlah PNS, sehingga ketergantungan pada PPPK dan tenaga honorer masih tinggi.
– Jumlah penduduk yang dilayani yang cukup banyak dibandingkan dengan kapasitas fasilitas.
– Kendala teknis terkait sistem informasi dan klaim BPJS.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, dr. Heru Padmonobo dan tim terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan:
– Melakukan pengembangan kompetensi staf melalui pelatihan dan pendidikan.
– Berinovasi dalam penyelenggaraan layanan, seperti vaksin keliling dan door-to-door.
– Membangun kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ineke Tri Sulistyowati, Puskesmas Brebes memiliki perencanaan dan strategi yang baik dalam mengelola layanan kesehatan, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah kabupaten juga terus berusaha memperbaiki data kemiskinan untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi semua warga, termasuk mereka yang tidak memiliki BPJS yang aktif.
You must be logged in to post a comment.