All posts by ✍️ 🤵 Adi

Online Media

Indra Kusuma S.Sos DPC PDIP Brebes ,Calon kuat Lagi Ketua DPC PDIP Brebes


Ahmad Khumaidi Dewan PDIP Kabupaten Brebes

BREBES brdnusantara.news.blog – Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes Indra Kusuma S.Sos dikabarkan sudah habis masa berlaku kepengurusannya, dan telah habis 27 April 2024 belum ada proses pergantian ketua DPC PDI-P Kabupaten Brebes atau belum ada yang maju menjadi calon-calon yang bakal maju menjadi kandidat ketua DPC Kabupaten Brebes.

Wahidin kanan, Indra Kusuma kiri

Wahidin salah satu mantan pengurus ranting PDIP Kecamatan Jatibarang kepada wartawan Minggu 11 mei 2025 mengatakan bahwa setahunya dalam tubuh PDIP seorang calon ketua yang sudah pernah menjabat sampai beberapa periode kalau masih didukung
Pengurus lain dari tiap ranting dan PAC maka yang bersangkutan masih bisa menjabat lagi jadi ketua DPC PDIP

Memang benar Adanya Indra Kusuma S.Sos massa jabatannya berakhir 27 April 2024, tapi sampai sekarang belum ada calon yang maju menjadi kandidat.

Menurutnya dalam waktu dekat ini seharusnya akan ada pembentukan kepengurusan baru 2024-2029 dari ranting-ranting PDIP Kecamatan dan DPC PDIP Kabupaten Brebes.

Menurutnya  masih ada tarik ulur siapa yang akan menjadi kandidat calon ketua dan pengurusan PDIP Kabupaten Brebes , dari DPC PDP Kabupaten Brebes dan DPD PDIP Jawa Tengah belum ada kesepakatan Kapan pembentukan kepengurusannya dan siapa saja yang maju menjadi calon kandidat ketua DPC PDI Brebes.

Sementara  Indra Kusuma SSos SSos Ketua DPC PDIP  Brebes, Minggu 11 Mei 2005 ketika ditanya mengenai kapan ada musyawarah daerah balon kandidat ketua DPC PDI dan pengurusan DPC PDI Brebes, sampai berita ini diturunkan belum menjawab.

Ahmad Khumaidi anggota dewan dari PDIP Kabupaten Brebes ketika dikonfirmasi hari Minggu 11 Mei 2025 , mengatakan ” tadinya kongres di bulan April tapi diundur  kongres DPP dulu mas di bulan Agustus 2025

Yang jelas menunggu instruksi dari pusat pemilihan DPC belum tau mau dilaksanakan kapan, kita lagi nunggu , jelasnya .

Untuk syarat pencalonan ketua DPC sama seperti pencalonan DPRD , gak ada batasan usia mas, tapi utk masa jabatan tetap 5 tahun,Untuk i ketua DPC PDIP Brebes,  namun Indra Kusuma masih bisa kepilih lagi,  jelasnya.

walaupun Indra Kusuma Ssos sudah lebih  dua periode
Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes (2000–2005, 2005–2010, dan 2010–2015, 2015-2020) ( TGH )

.

Purwokerto Half Marathon 2025 Sukses: Tio Sifa Putra Brebes Raih Podium Pertama


Purwokerto Half Marathon 2025 Sukses: Tio Sifa Putra Brebes Raih Podium Pertama

BREBES brdnusantara.news.blog – Ajang olahraga lari bergengsi, Purwokerto Half Marathon 2025, telah sukses digelar pada Minggu, 11 Mei 2025. Salah satu atlet kebanggaan Kabupaten Brebes, Tio Sifa Putra asal Desa Rancawuluh, kecamatan Bulakamba, kelahiran Brebes, membuktikan prestasinya dengan meraih podium pertama pada kategori 10K.

Prestasi Tio Sifa
– Kategori: 10K
– Posisi: Podium pertama
– Hadiah: Rp 4.000.000
– Golden Ticket: 14K

Ajang ini disambut antusiasme peserta dan masyarakat. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyatakan bahwa perhelatan ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi di Banyumas.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menambahkan bahwa Purwokerto memiliki keunikan dalam benak pelari, seperti keramahan masyarakat dan suasana sejuk

Ketua Koni Brebes Abdul Aris Ass,aad mengapresiasi, telah sukses pada hari ini dengan prestasi gemilang Tio Sifa, Putra asli kabupaten Brebes yang meraih podium pertama pada kategori 10K.

Event ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah Banyumas dengan perputaran ekonomi mencapai  miliaran rupiah.

Dengan jumlah peserta mencapai 4.500 orang, Purwokerto Half Marathon 2025 menjadi salah satu event olahraga terbesar di Jawa Tengah.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyatakan bahwa perhelatan ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi di Banyumas.

Semoga event seperti ini terus berlanjut dan membawa manfaat bagi masyarakat setempat. 

Purwokerto Half Marathon 2025 telah membuktikan bahwa olahraga dapat menjadi pendorong ekonomi dan prestasi yang signifikan.( TGH )

Banjir Kiriman Tiap Kali Turun Hujan Di Perumahan Griya Pesona Indah Tergenang Air


Banjir Kiriman Tiap Kali Turun Hujan
Di Perumahan Griya Pesona Indah Tergenang Air

BREBES -.brdnusantara.news.blog – Setiap Kali Turun Hujan di daerah Kecamatan Ketanggungan khususnya di Desa Ketanggungan tidak Bosan bosannya menerima Banjir kiriman dari selatan bagian atas Kecamatan Ketanggungan seolah olah sudah menjadi langganan Banjir dan belum pernah ada Pergantian Kepala Daerah Brebes yang bisa menemukan Solusinya masalah Banjiran di Bawah khususnya di Desa Ketanggungan.

Menurut keterangan warga yang singgah di Perumahan Griya Pesona Ketanggungan indah mengatakan tidak usah jauh jauh ke Desa desa untuk perhatian pembangunan disini tiap kali turun penghujan langganan banjir kiriman harusnya yang di depan mata  cepet di tanganin dan minta di usulkan untuk di perhatikan antara lain jalan dan saluran airnya biar tiap kali ada banjir kiriman bisa cepat lewat ataupun surut.

Kepala Desa Ketanggungan juga sudah berupaya untuk menyelesaikan solusi dengan membuat sodetan sodetan, kepala Desa ketanggungan juga harus nya memperhatikan juga warganya yang sebelah Utara Desa ketanggungan khususnya di Perumahan griya pesona indah bisa di anggarkan dengan DD untuk bisa mengatasi banjir kiriman, warga kesal juga karena sering dipungut Pajak PBB tiap tahunnya. tapi tidak pernah dapat apa apa dan mempertanyakan kerjanya apa disini Kita punya KTP Ketanggungan dan Bayar lunas PBB kenapa tidak pernah di perhatikan dengan persoalan Banjir.pungkasnya.

Saat ditanya Minggu  11 Mei 2025 Harapan  dari warga perumnas griya pesona indah agar bisaa di perhatikan karena tiap kali turun penghujan pastinya akan menerima banjir oleh sebab itu pemdes dari Desa ketanggungan bisa memperhatikan karena dulunya dengan adanya pemukiman pasti ada serah terima dengan desa ketanggungan kecamatan ketanggungan Brebes.( TGH )

Pelantikan DPD KNPI Kabupaten Brebes , peredaran obat dokter G Harus menjadi perhatian Pemuda KNPI


BREBES brdnusantara.news.blog – Hari sabtu 10 mei 2025 di pendopo kabupaten brebes pelantikan  dewan pengurus daerah KNPI Kabupaten Brebes yang sekarang diketuai oleh Anisul Fahmi, dan membawahi 35:OKP .

Kedepannya KNPI Kabupaten Brebes banyak tantangan diantaranya harus bisa mengakomodir semua organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Brebes serta merangkulnya.

Apalagi pada saat ini, pemuda di wilayah kabupaten Brebes menghadapi bahaya narkoba dan Peredaran obat daftar G.

Menurutnya peredaran  obat daftar G itu pemuda di wilayah kabupaten Brebes harus bersama-sama merasa terpanggil untuk memberantas hal itu.

Peredaran yang ada di Brebes yang dikatakan darurat peredaran obat daftar G harus mendapat perhatian khusus dari KNPI Kabupaten Brebes.

Dan Diharapkan semua pemuda jangan terlalu peredaran ini Karena bisa sangat membahayakan kalangan pelajar dan pemuda di Kabupaten Brebes.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan stake holder yang ada dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Brebes, mengenai peredaran obat dokter G yang ada di Kabupaten Brebes.( TGH )

Satpam PT Klip Plastik di dugatidak Miliki Sertipikat Garda


Satpam PT Klip Plastik di duga
tidak Miliki Sertipikat Garda

BREBES brdnusantara.news.blog – Pada hari Kamis salah satu Awak media datang ke PT klip plastik yang ada di Desa Limbangan , Kecamatan Tanjung , Kabupaten Brebes ketika ijin silahturahmi ke PT klip plastik  langsung disambut oleh penjaga pintu yaitu satpam setelah ijin konfirmasi di suruh menghubungi HRD PT klip,  tersebut Dan satpam memberikan no seluler yang katanya HRD tetapi setelah di hubungi ternyata accounting PT klip. Kamis 8/5/2025.

Sebelumnya awak media mau silahturahmi ternyata atas nama NIAM selaku satpam  di tanya menunjukkan KTA garda Pratama tidak bisa menunjukan karena tidak pernah melakukan pendidikan atau Diklat security yang pada umumnya. karena sudah memakai baju security minimal sudah bersertifikat garda, yang berjumlah tiga orang semuanya sama tidak Ber KTA

Setelah dihubungi lewat seluler oleh awak media yang katanya NIAM memberikan no HP HRD ternyata accounting PT klip tersebut , yang mengaku sebagai accounting tidak bisa memberikan keterangan karena itu akan meminta ijin dulu ke HRD. dan selanjutnya  awak media balik kanan Karena masih menunggu ijin ke HRD PT klip plastik tersebut.

Tanggapan masyarakat sekitarnya yang tidak bisa di sebutkan namanya merasa ganjil dengan adanya PT tersebut karena itu PT apa dan produksinya apa Karena tidak menyerap tenaga kerja dari sekitar atau lingkungan PT karena kebanyakan dari luar lingkungan seorang warga sangat kesal karena yang di terima dari luar desa sekitar. sampe saat ini pihak HRD Belum bisa memberikan keterangan ataupun informasi kepada awak media.( TGH )

SMP Negeri 3  Brebes , umumkan penggembalian ijazah gratis angkatan 2004/2005  sampai dengan 2023/2024


SMP Negeri 3  Brebes , umumkan penggembalian ijazah gratis angkatan 2004/2005  sampai dengan 2023/2024


BREBES brdnusantara.news.blog – Kepala SMP Negeri 3 Brebes, Tarto SPd menegaskan, pengambilan ijazah bagi anak didik yang sudah lulus/alumni sekolah yang dipimpinnya saat ini, tanpa dipungut biaya alias gratis.

“Kami telah membuat surat perihal permohonan penyampaian informasi pengambilan ijazah. Surat tertanggal 20 Desember 2024 tersebut, ditujukan kepada para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Brebes,” ucap Tarto saat dihubungi Selasa, (6/5/2025).

Tarto menegaskan, dalam surat tersebut, intinya berbunyi  yakni sehubungan masih ada beberapa  alumni SMP Negeri 3 Brebes, angkatan tahun pelajaran 2004/2005  sampai dengan angkatan tahun pelajaran 2023/2024, yang belum mengambil ijazah untuk dapat mengambilnya di sekolah pada hari kerja/jam dinas. Adapun pengambilan ijazah tersebut, tanpa dipungut biaya alias gratis.

Alumni SMP Negeri 3 Brebes yang juga Ketua Landep, Dedy Rohman menyatakan apresiasinya terhadap kebijakan Kepala SMP Negeri 3 Brebes yang tidak membebani alumninya, tanpa  memungut biaya alias gratis saat mengambil ijazah.

Saya sangat menyayangkan pihak-pihak ataupun oknum yang sering memposting SMP Negeri 3 Brebes di medsos tanpa melakukan check and ricek informasi tersebut. Padahal belum tentu informasi yang dipublikasikan itu benar, bahkan bisa menjurus salah. Sebagai alumni SMP Negeri 3 Brebes, saya siap memback up kebijakan di sekolah ini, sepanjang kebijakannya pro anak didik dan orang tua murid. Termasuk, dukungan saya dengan kebijakan kepala sekolah yang menggratiskan pengambilan ijazah bagi alumninya,” tandas Dedy Rohman.

Sementara, Anggota Komite SMP Negeri 3 Brebes, Sunarto SH menjelaskan, kebijakan sekolah pasti selalu dikordinasikan terlebih dahulu. Sehingga, kebijakannya sudah melalui mekanisme yang ada dan pastinya, selalu melibatkan orang tua atau wali murid.

“Diimbau kepada masyarakat untuk selalu  hati-hati dalam menyampaikan informasi di medsos, karena banyak informasi yang menyesatkan yang akhirnya timbul fitnah. Sekali lagi ditegaskan di sini, Komite Sekolah dan orang tua/wali murid selalu diajak atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dengan kebijakan yang diambil oleh SMP Negeri 3 Brebes,” pungkas Sunarto.( TGH )

Kantor Kemenag Brebes Setiap Jumat Sepi ” Diperintahkan Dari Pusat” Efisiensi


Kantor Kemenag Brebes Setiap
Jumat Sepi ” Diperintahkan Dari Pusat” Efisiensi

BREBES brdnusantara.news.blog – Menurut Abdul Wahab Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes bahwa Setiap hari Jumat hanya 9 ruangan masing-masing satu orang yang melakukan dinas WFO ( Work from office ) , menurutnya ditemui Tim pada hari Rabu 7 Mei 2025 Hal ini dilakukan setelah mendapatkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 perihal efisiensi Sedangkan yang lainnya setiap ruangan bekerja dari rumah WFH ( Work From Home ).

Dari  9 ruangan yang ada di kemenag setiap satu ruangan bekerja menjadi WFO pada hari jumat secara bergantian.

Konsekuensinya pada hari Jumat terlihat kantor sepi seperti tidak ada orang yang bekerja, paparnya.

Yang terdapat dan diperintahkan untuk efisiensi bukan hanya Kemenag saja tapi hampir semua Kementerian dilakukan efisiensi, ujarnya.

Dari Kementerian Agama di tiap Kabupaten khususnya Brebes tinggal menjalankan perintah dari pusat.

Dengan adanya efisiensi yang terdampak bukan hanya kantor dan dinas saja, namun hampir semua sektor termasuk hotel yang biasanya rame Sekarang sepi, bahkan diperintahkan tidak boleh mengadakan acara seremonial di perhotelan.

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 meliputi beberapa poin penting, antara lain:

1. Pemotongan Belanja:
Inpres ini mengatur pemotongan belanja di berbagai sektor pemerintahan sebagai langkah efisiensi. 

2. Penggunaan Anggaran:
Inpres ini menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dan efektif, serta tepat sasaran. 

3. Pengawasan:
Inpres ini juga mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk kontrol dan evaluasi. 

Dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, diharapkan efisiensi anggaran di semua sektor dapat ditingkatkan, sehingga penggunaan anggaran negara dan daerah dapat lebih optimal.( TGH )

Pesan kepada wakil bupati Brebes,Dari sesama warga desa Wlahar


Hartono warga Desa Wlahar

Pesan kepada wakil bupati Brebes,
Dari sesama warga desa Wlahar

BREBES brdnusantara.news.blog – Hal ini disampaikan oleh Hartono yang dulu tahu persis dari awal perjuangan Wurja yang sekarang menjadi wakil bupati Brebes.

Dikatakan Hartono warga RT 2 RW 2 Dusun Karangsari,  Desa Wlahar Kecamatan larangan , ia mengatakan  ” kalau Wlahar memang terkenal Desa terpencil dan desa yang terisolir, Saya bersyukur Pak Wurja bisa jadi wakil bupati, dahulu waktu jadi anggota dewan  hingga 3 periode Wurja selalu teringat dan membangun desa Wlahar bersama dengan Haikal anggota dewan DPR R I partai Gerindra dari pusat “.

Wurja Wabup Brebes

Saya teringat Wurja jadi kepala dusun di desa Wlahar, Kecamatan larangan Kabupaten Brebes, sampai sekarang memang ada salah satu keluhan bagi masyarakat yaitu akses Jalan harus melewati tanah pertani.

Di desa ini mayoritas bekerja menjadi petani peternak dan berkebun, kebanyakan mayoritas beternak kambing sapi dan kerbau.

Memang peternakan terpisah dari dusun untuk menuju Dusun harus melewati tanah Perhutani, harapan Hartono  yang terpenting adalah akses jalan, dan ia berharap kedepannya ada akses jalan dari peternakan ke dusun, jelasnya.[ TGH ]

PPK 1-4 kabupaten Tegal melakukan perbaikan Jungle Jenderal Sudirman Ketanggungan


PPK 1-4 kabupaten Tegal melakukan perbaikan Jungle Jenderal Sudirman Ketanggungan

BREBES brdnusantara.news.blog – Setelah terjadinya kecelakaan beberapa kali diakibatkan oleh jeglukan jalan,  di Jendral Sudirman ketangguhan hari Jumat 2 Mei 2025 PPK 1-4 Kabupaten Tegal langsung menurunkan tim untuk melakukan perbaikan di lokasi tersebut.

Perbaikan yang dilakukan itu otomatis membuat masyarakat daerah situ merasa senang dan merasa lebih nyaman lagi setelah adanya perbaikan.

Prayitno salah satu petugas dari PPK 1-4 kabupaten Tegal, mengatakan bahwa penyebab jalannya terjadinya kelandaian dan sejumlah truk mengalami jeglukan diakibatkan oleh muatan truk bermuatan melebihi  kapasitas yang lalu Lalang di daerah situ.

Yaitu truk bermuatan urugan dari Prupug dan Buaran Ketanggungan.

Untuk perbaikan tersebut kami baru bisa menurunkan perbaikan untuk sementara waktu, jelasnya.[ TGH ]

Dinilai “Srugal-srugul”, Komisi 2 DPRD Brebes Berencana Panggil Kepala Bagian Perekonomian


ketua Komisi 2 Tobidin, SH., M.H,

BREBES – brdnusantara.news.blog – Terkait perekrutan jabatan di empat Perumda Pemerintah Kabupaten Brebes yang meliputi Dewan Pengawas Perumda Air Minum, Direktur Perumda Percetakan, Direktur Perumda Farmasi Sarana Kesehatan dan Direktur Perusahaan Daerah Perbengkelan yang dinilai oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAHMI “Srugal-srugul”, Komisi 2 DPRD Kabupaten Brebes berencana memanggil Kepala Bagian Perekonomian.

Disampaikan ketua Komisi 2 Tobidin, SH., M.H, dalam percakapan melalui saluran whatsapp (WA) bahwa dirinya belum mendapatkan tembusan perihal perekrutan calon dewan pengawas dan direktur di Perumda Kabupaten Brebes.

“Saya akan undang Kabag Perekonomian mengenai seleksi BUMD di Kabupaten Brebes, apakah melalui mekanisme regulasi yang ada atau hanya melalui proses secara cepat dan efisiensi atau hanya karena kebutuhan mendesak atau muatan kepentingan,” jelasnya.

Diketahui tahapan seleksi jabatan calon dewan pengawas dan direksi sudah diumumkan untuk kelengkapan administrasinya dan hasil dari seleksi beberapa Perumda hanya Perumda Air Minum yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat minimal. Untuk Perumda yang dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal panitia seleksi memberi kesempatan kembali bagi masyarakat untuk mengisi jabatan tersebut.

Daftar nama calon Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi adalah sebagai berikut :
dari Unsur Pemerintah
1. Andi Budiman
2. Nurjanto
3. Tahroni
4. Warsito Eko Putro
dari Unsur Independen
1. Cecep Setiawan
2. Danang Komaruzaman
3. Khairil Anwar
4. Moh. Cholil Rifai
5. Sunarto
6. Tri Murdiningsih

Selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi wajib mengikuti paparan Profil dan Performa Perumda Air Minum Tirta Baribis yang dilaksanakan Rabu (30/04/2025) melalui zoom in meeting conference.

Diberitakan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan seleksi jabatan di Perumda Brebes hanya dilandasi dengan SK TIM Panitia seleksi saja dan anggaran yang digunakan dari keuangan Perumda Air Minum Tirta Baribis. Selain itu proses penyusunan tim yang terlalu cepat, melaporkan ke bupati tanggal 10 April, SK Timsel 12 April, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga 14 April.

Hal ini dipertanyakan Karno Roso selaku Direktur LBH KAHMI bahwa ini diduga belum dilaksanakan kajian hukum yang mendalam serta penggunaan anggaran seleksi dari uang rakyat melalui PDAM untuk proses seleksi empat Perumda.

Perumda Perbengkelan yang dulu mati, tiba-tiba akan dihidupkan kembali, tanpa ada aturan yang jelas, menurutnya, “Kalau tetap dipaksakan proses ini yang tidak sesuai aturan, namanya srugal srugul, yang ada tidak membereskan masalah, malah merepotkan”.

BLH melakukan pinwas kepada tiga rumah sakit, agar penanganan limbah sesuai dengan aturan


BLH melakukan pinwas kepada tiga rumah sakit, agar penanganan limbah sesuai dengan aturan

BREBES brdnusantara.news.blog – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebes melakukan bimbingan dan supervisi (binwas) pengelolaan limbah rumah sakit di tiga lokasi berbeda. Ketiga rumah sakit tersebut adalah RS Dedy Jaya Jatinegara, RS Aminah, dan RS Siti Asiyah Bumiayu, Selasa (29/4/2025).

Binwas dilakukan untuk memastikan seluruh rumah sakit mematuhi standar pengelolaan sampah dan limbah medis sesuai ketentuan yang berlaku. Fokus utama pengawasan mencakup pelaporan hasil uji baku mutu air limbah, keberadaan dan pengelolaa

TPS Limbah B3, serta kelengkapan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Binwas ini penting untuk memastikan pengelolaan limbah medis dan non-medis berjalan sesuai aturan lingkungan dan tidak membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitar,” ujar Kabid Pengelolaan Sampah DLH Brebes, Andriyani.

DLH menyoroti bahwa masih ada rumah sakit yang belum maksimal dalam melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Padahal, pemisahan limbah berbahaya dengan limbah biasa adalah langkah penting untuk memudahkan proses pengolahan lanjutan.

“Pemilahan limbah adalah langkah awal paling krusial. Kalau dari awal sudah tercampur, maka proses pengolahan akan lebih sulit dan berisiko tinggi,” kata Andriyani.

Selain itu, DLH juga menilai apakah rumah sakit telah melakukan pengolahan limbah dengan metode yang tepat. Metode yang umum digunakan antara lain insinerasi (pembakaran), autoklaf (sterilisasi uap panas), dan pengolahan kimia.

“Setiap metode harus disesuaikan dengan jenis limbahnya. Kami ingin memastikan bahwa rumah sakit tidak asal buang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu,” tambahnya.

Tim juga memeriksa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik rumah sakit. Hasil uji baku mutu air limbah harus dilaporkan dan menunjukkan bahwa air buangan tidak mencemari lingkungan.

“Laporan hasil laboratorium wajib ada dan harus menunjukkan bahwa air limbah sudah aman. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kesehatan lingkungan,” tegas Andriyani.

Dalam kunjungan binwas, DLH turut menginspeksi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3). Limbah berbahaya harus disimpan dengan standar keamanan agar tidak mencemari tanah, air, atau membahayakan petugas.

“TPS LB3 harus memenuhi standar. Ada prosedur khusus dalam penyimpanan limbah beracun yang tidak bisa ditawar,” jelasnya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi salah satu indikator penilaian. RTH dibutuhkan sebagai pelindung ekologis di sekitar rumah sakit, selain fungsi estetika.[ TGH ]

Ternyata Ada Anggaran Publikasi Senilai 400 Juta Sayangnya Hanya Untuk 6 Media


BREBES – brdnusantara.news.blog – Di DPRD Brebes terdapat anggaran senilai 400 juta untuk 6 media, untuk Peliputan, herannya tidak semua media tahu dan tidak semua diberitahu tentang hal ini, pencairan anggaran itu dikhususkan kepada 6 media tersebut setelah menunjukkan karya tulisnya berupa cetak atau website.

Hal ini dikatakan Nurrahman selaku kepala bagian fasilitasi , pengawasan , dan penganggaran sekertariat DPRD kabupaten Brebes., ia  beralasan dan mengatakan kalau anggarannya termasuk kecil, dan dibandingkan kabupaten kota lainnya , anggaran publikasi yang ada besar dan  bisa merangkul banyak media.

Sementara Nurrahman mengatakan bahwa pihaknya menggunakan standar SSH yakni Standar Satuan Harga, untuk mencairkan anggaran perberita ada satuan harganya.

Herannya ketika dimintai data mengenai tugas Komisi 1 ,  2 dan 3 serta 4  , yang beberapa waktu lalu pergi ke Bekasi, ke sejumlah OPD organisasi pemerintahan daerah.

Nurohman sampai berita ini diturunkan mengatakan yang mengetahui adalah pendamping komisi, hingga saat ini pihaknya tidak memiliki data.

Herannya pada saat hari Selasa 29 April 2025 pihak dari pemerintah Kabupaten Bekasi  dan sejumlah dewan dar Bekasi sudah datang ke DPRD Brebes, namun pihak DPRD Brebes sedang keluar kota untuk menjalankan tugas pansus.

Menyebutkan mungkin hal ini kurang koordinasi antara DPRD Bekasi dengan DPRD Brebes,  paparnya.

Lebih lanjut Nurohman ketika ditanya Apakah tugas dewan itu hanya menghabiskan anggaran yang ada saja atau memang bagaimana, ia malah mengatakan sakjane wis ngarti,

Sementara anggota dewan dari Bekasi dari partai PSI ketika ditanya  anggota dewan dari  Bekasi yang ke Brebes-, tapi tidak bisa menemui DPDR yang di Brebes,  ujarnya

Sebagai perbandingan ketika ditanya Apakah DPRD Kabupaten Bekasi kantor DPR nya terbuka untuk masyarakat yang menceritakan bahwa setiap dewan yang ada di sana, seperti pegawai negeri sipil absensinya ada dan berkewajiban datang dan menemui opd saja , tapi menemui rakyat yang datang mengadu ke kantor DPRD.[ TGH ]

Kepala desa se-jawa Tengah melakukan kuliah antisipasi korupsi dengan narasumber KPK


brdnusantara.news.blog – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh program rumah untuk tenaga kesehatan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Kesehatan. Hal itu penting karena terkait sandang, pangan, dan papan sangat perlu di wilayah Jawa Tengah.

“Prinsip, kita akan dukung karena sandang, pangan, dan papan di wilayah kita itu perlu, terutama di Jawa Tengah kita masih memerlukan sekitar 1,2 juta RTLH,” kata Ahmad Luthfi usai menghadiri acara Akad Massal dan Penyerahan Kunci untuk Tenaga Kesehatan di Perumahan Puri Delta Asri EXT 1, Kabupaten Kendal, Senin, 28 April 2025.

Pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah sangat pesat, sehingga menambah angka backlog kemiskinan perumahan. Kondisi pada 2024 diperkirakan mencapai 324.803 unit. Sementara perumahan pascabencana dan relokasi rumah korban bencana yang belum tertangani sekitar 1.297 unit.

Di sisi lain, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah juga cukup tinggi. Namun, Pemprov Jateng sudah memiliki langkah-langkah penyelesaian dengan penanganan kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan seperti APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, Baznas, dan swadaya masyarakat.

Tercatat, sampai akhir 2024 sudah tetangani sekitar 1.800.531 unit RTLH. Menyisakan jumlah yang belum tertangani sebanyak 1.022.113 unit RTLH.

“Jadi rumah tidak layak huni nanti akan kita kebut. Anggaran kita cukup khusus untuk rumah tidak layak huni. Artinya, satu tahun kita anggarkan hampir 17 ribu rumah, ini nanti akan kita rapatkan juga dengan beberapa stakeholder yang lain. Prinsip, layanan dasar terkait rumah harus kita kejar dan tekuni untuk wilayah kita,” jelasnya.

Ahmad Luthfi menambahkan, dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Jawa Tengah, pengembang perumahan juga harus ikut andil dalam pembangunan perumahan. Baik itu perumahan bersubsidi maupun komersial. Sebagai informasi, pencairan rumah subsidi pada 2025 melalui pendanaan KPR FLPP hingga 11 April 2025 di Jawa Tengah sudah 5.336 unit dan di Kabupaten Kendal sendiri sebanyak 1.109 unit. Salah satu rumah subsidi di Kabupaten Kendal adalah Perumahan Puri Delta Asri 9, yang saat ini telah terbangun sebanyak 615 unit rumah.

“Jadi ada dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekitar 30 ribu untuk tenaga kesehatan. Untuk Jawa Tengah sudah dibagikan,” katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan, khusus buat tenaga kesehatan ada kuota sekitar 30 ribu unit rumah bersubsidi. Selain itu juga ada kuota untuk petani, nelayan, dan buruh masing-masing 20 ribu unit rumah.

Salah seorang keluarga tenaga kesehatan, Danu, mengaku sangat terbantu dengan adanya program rumah untuk tenaga kesehatan di Indonesia. Di antaranya subsidinya sangat besar, syarat administrasi juga sangat mudah hanya surat pengantar dari rumah sakit.

“Sudah ada rumah tapi masih atas nama orang tua. Punya keinginan punya rumah atas nama sendiri sejak anak kedua saya lahir, sekitar 15 tahun lalu, baru kesampa sekarang. Jadi sangat terbantu,” kata Danu saat menemani istrinya Tutut Fitriyani yang seorang perawat RSUD Dr Adhyatma, Tugurejo, Kota Semarang.[ TGH ]

Penambang Ilegal di sepanjang kali di dinilai menyumbang terjadinya longsor dan tanah bergerak


Penambang Ilegal di sepanjang kali di dinilai menyumbang terjadinya longsor dan tanah bergerak


BREBES brdnusantara.news.blog – Menanggapi mengenai tambang ilegal yang ada di kali untuk pasir dan batu Mahfudin selaku ketua LSM Mas Jaka hari Minggu 27 April 2025,  Ia mengatakan harus ditutup .

Akar tanaman keras atau akar tunggang memiliki kemampuan untuk memperkuat dan mempererat adhesi dalam dan permukaan bumi atau tanah. Akar tanaman keras juga memiliki daya kapasitas untuk menyerap air hujan masuk ke dalam perut bumi. Kerusakan hutan tanpa reboisasi merupakan variabel tanah itu menjadi bergerak dan kemudian menjadi bencana….

Terkait penambang pasir dan batu di kali wilayah Brebes selatan ? Minta ditutup atau tetap beroperasi ?

Dia menjawab harus ditutup owhh…! Penambangan liar atau quari legal hanyalah manggali keuntungan tanpa melakukan tindaklanjuti reklamasi lahan galian tersebut, ujar Mahfudin.

Mengenai tanah bergerak disebabkan oleh pedalaman liar menurut Tangguh Bahari selaku masyarakat Brebes Selatan , Harus dibuktikan  dulu melalui kajian yang mendalam terkait penambangan ilegal dan  tanah bergerak di desa mendala Sirampog..kalo  kaitan penambangan ilegal sungai  kalipedes.saya sudah pernah melaporkan Ke Polda Jateng tapi di tolak alasan karena penambangan pake alat tradisional. Jadi polda gak bisa bertindak sekitar tahun 2018 sebelum covid saya udah lapor Polda Jateng.

Sementara salah satu anggota dewan Komisi 3  Brebes yaitu Ade Afriyanto mengatakan biaknya siap memfasilitasi dari penambang, petani,  pemerintah desa.

”  mau ditutup tutup aja mau diresmikan harus ada kajian teknisnya, tapi yang lebih bagus lebih baik adalah duduk bareng semua pihak yang terkait, dan bisa jadi ada korelasi ke atas menyebabkan tanah bergerak atau longsor” .

Tety Yuliana kepala DPMPTSP
Menanggapi ? Terkait tambangan ilegal , yang menurut alasan dan masyarakat harus ditutup ? Karena menyebabkan bencana longsor dan tanah bergerak

” Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ” , ujarnya.( TGH )

BUPATI TIDAK HADIRI AUDENSI , INI KATA ALIANSI MASYARAKAT PEDULI KESEHATAN “


BUPATI TIDAK HADIRIAUDENSI , INI KATA ALIANSI MASYARAKAT PEDULI KESEHATAN “

BREBES – brdnusantara.news.blog

” Ketika Kekuasaan Tidak Lagi Memandang yang Miskin Papa”

Hari ini kami datang bukan membawa amarah, tapi membawa luka—luka yang telah menjadi daging dari hidup sehari-hari rakyat miskin Brebes. Kami melangkah ke ruang audiensi, membawa secercah harapan bahwa nalar kekuasaan masih menyisakan sedikit ruang bagi suara yang parau, bagi tubuh-tubuh yang letih menunggu kebijakan yang tak kunjung tiba.

Namun kami mendapati ruang kosong, dingin oleh absennya wajah-wajah yang seharusnya bertanggung jawab. Tak tampak Bupati, tak hadir Wakil, tak pula terlihat Sekda. Bahkan Ketua Komisi IV yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan negara pun abai dari tempatnya. Seolah-olah penderitaan rakyat miskin adalah gema sayup yang tidak layak menyita waktu kekuasaan yang sibuk merangkai citra.

Apakah ini hanya kebetulan kalender? Ataukah sudah menjadi watak kekuasaan: menjadi tuli ketika rakyatnya paling lirih, dan menjadi bisu ketika suara-suara kecil menuntut perhatian?

Dalam filsafat, kekuasaan yang melupakan keberadaannya sebagai pelayan adalah kekuasaan yang telah membusuk dari dalam. Ia tak lagi menjadi alat keadilan, tetapi berubah menjadi tirai tebal yang menutup wajah penderitaan. Ia hidup, tapi tak hadir. Ia menjabat, tapi tak menjangkau. Ia memiliki kuasa, tapi kehilangan makna.

Dan kami, yang memilih walk out hari ini, bukan karena kalah. Justru karena kami tak ingin menjadi bagian dari sandiwara yang menghalalkan ketidakhadiran atas nama sibuk, yang memaklumi pembiaran atas nama birokrasi. Kami adalah cermin, dan dalam cermin itu hari ini, kekuasaan terlihat menunduk—bukan karena rendah hati, tapi karena kehilangan keberanian untuk menatap luka rakyatnya.

Hari ini, tepat 65 hari sejak Bupati Brebes dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan gegap gempita ia mengusung “Program 100 Hari Kerja”, sebuah adagium politik yang seolah hendak memberi harapan baru. Namun nyatanya, hari ini, kami saksikan sendiri: program itu tak lebih dari fatamorgana etis—menyilaukan dari jauh, kosong ketika didekati.

Seandainya orientasi kebijakan benar-benar berakar pada kebutuhan rakyat, maka kesehatan harus menjadi nyala pertama dalam obor pembangunan. Tetapi sejak Januari 2025, ratusan ribu warga miskin Brebes terombang-ambing tanpa jaminan kesehatan, dibiarkan bergulat sendirian melawan derita. Bukannya ditarik ke lingkar solusi, mereka malah dipaksa menelan pil pahit: bahwa negara hadir hanya sebagai poster, bukan pelindung.

Dan ketika kami datang hari ini bukan untuk mengemis, tetapi untuk berdiskusi, untuk menyampaikan formulasi alternatif demi menyelamatkan nyawa yang kami dapati hanyalah kursi-kursi kosong yang memantulkan keangkuhan diam.

Seolah jerit rakyat miskin tak lebih dari nyamuk yang mengganggu tidur siang kekuasaan.Apakah nurani kekuasaan telah sedemikian tumpulnya hingga tak lagi mendengar ratapan seorang ibu di pelosok desa yang menimang anaknya dalam demam tak terobati? Apakah pejabat Brebes telah sepenuhnya menanggalkan rasa, membiarkan warganya berperang melawan sakit tanpa senjata, tanpa perisai?

Dan yang lebih tragis, ini terjadi di bawah kepemimpinan seorang perempuan—yang oleh kodrat biologis dan historisnya lebih dekat pada sentuhan rasa, lebih halus dalam jangkauan nurani. Tapi barangkali jabatan itu telah mengeras, menjauhkan perasaan dari pelukan penderitaan.

Jika demikian, maka biarkan kami turun ke jalan.Biar kami berdiri di mimbar bebas, bukan karena ambisi politik, tetapi karena cinta yang tak sanggup diam.Biar suara kami menggema, menggetarkan ruang-ruang nyaman para elite yang tak pernah merasakan dinginnya lantai rumah tanpa BPJS.Kami akan berteriak dengan kebenaran, dengan luka, dengan nurani—hingga gendang telingamu tak bisa lagi menolaknya.

Karena sesungguhnya, pemimpin bukan dia yang dipanggil “yang terhormat”, tapi dia yang rela duduk di tanah bersama yang terpinggirkan.Kepemimpinan bukan soal spanduk, bukan pula soal angka tapi soal kehadiran.Dan ketika rakyatmu paling lemah, justru di situlah engkau diuji: apakah kau memimpin dengan kuasa, atau memeluk dengan rasa.Seorang pemimpin yang tak hadir di saat genting, sejatinya sedang mengundurkan diri dari nuraninya sendiri.( TGH )