BREBES, – brdnusantara.news.blog – 29 Desember 2025 – Acara Silaturahmi bersama Insan Media yang digelar di King’s Royal Restaurant menjadi momen refleksi terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Brebes. Meskipun langkah cepat Bupati Paramitha Widya Kusuma menuai apresiasi warga, kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan sorotan tajam dan kritik pedas dari berbagai pihak.

Aksi Cepat Bupati “Menampar” Birokrasi, Namun Menimbulkan Pertanyaan

Langkah Bupati Paramitha dalam menanggapi kerusakan infrastruktur di Desa Perwatan, Kecamatan Bumiayu, menjadi contoh respons yang mendapatkan pujian. Tokoh masyarakat Tangguh Bahari mengungkapkan kekagumannya karena bupati hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam untuk mengirimkan material setelah keluhan diunggah melalui media sosial.

“Saya merasakan sendiri betapa cepatnya respons Ibu Bupati. Belum sampai 24 jam material sudah tiba, dan tiga hari kemudian jalan sudah dikerjakan. Ini luar biasa,” ujar Tangguh.

Namun, pujian tersebut disertai kritik terhadap kinerja teknis di bawahnya. Tangguh menyayangkan mengapa persoalan dengan anggaran relatif kecil (sekitar Rp200 juta) harus ditangani langsung oleh kepala daerah, padahal keluhan sudah dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lebih dari 10 kali tanpa hasil.

“Sebenarnya saya malu, kenapa hal ‘sepele’ harus Ibu Bupati yang turun tangan? Kemana para kepala OPD dan UPTD? Saya mendesak agar ada evaluasi bagi kepala dinas yang lambat merespons keluhan publik,” tegasnya.

Sorotan Tajam: Data Kemiskinan Diduga “Copy-Paste” & Program MBG Dinilai Kurang Baik

Aktivis Slamet Abdul Dhafir menyoroti dua isu krusial terkait transparansi tata kelola pemerintahan: data kemiskinan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dhafir menduga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperinda) Brebes hanya melakukan praktik copy-paste data kemiskinan tahunan tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sering tidak tepat sasaran dan memicu konflik di desa.

Terkait program MBG, ia menekankan tiga poin penting:

– Transparansi Anggaran: Mendesak Dinas Pendidikan untuk membuka data penerima program secara publik.

– Ekonomi Lokal: Ada indikasi program menekan supplier lokal dan membuat pedagang kantin sekolah kesulitan beroperasi.

– Pemerataan: Distribusi titik dapur umum dianggap belum menjangkau wilayah pelosok seperti Kecamatan Salem.

Bupati Responsif: Temukan ASN Penerima PKH & Janji Evaluasi Total

Menanggapi kritik, Bupati Paramitha menunjukkan sikap terbuka dan bahkan mengungkap temuan mengejutkan tentang adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima PKH.

“Kami sudah mengalokasikan anggaran tambahan di seluruh desa untuk menggelar Musrenbangdes Khusus. Tujuannya satu: verifikasi dan validasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Paramitha.

Mengenai program MBG, ia mengakui adanya ketidaksinkronan data kondisi sekolah di lapangan dan telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan yang baru untuk melakukan pendataan ulang menyeluruh terkait sarana dan prasarana.

“Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan bahan evaluasi. Saya pastikan pemerintah daerah akan terus berbenah demi kemajuan Brebes,” pungkasnya di hadapan awak media.