BREBES, – brdnusantara.news.blog – 29 Desember 2025 – Pemerintah Kabupaten Brebes menegaskan komitmen pada transformasi infrastruktur dan pelayanan publik melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat. Dalam acara “Silaturahmi Bupati Bersama Insan Media – Refleksi 2025” di King’s Royal Restaurant, terungkap sejumlah langkah berani yang diambil pemerintah daerah sepanjang tahun ini.

Kebijakan “Ikat Pinggang” ASN: Prioritaskan Jalan Ketimbang Fasilitas

Bupati Brebes mengambil langkah radikal dengan menginstruksikan efisiensi total pada anggaran operasional kedinasan. Fasilitas pendukung bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dipangkas secara signifikan untuk memastikan dana perbaikan jalan tersedia tanpa harus menambah utang daerah.

Anggaran yang dipangkas meliputi biaya perjalanan dinas, uang makan-minum rapat, hingga anggaran hiburan atau piknik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jika ASN terlalu nyaman dengan fasilitas berlebih, rakyat yang akan mengeluh. Kesejahteraan masyarakat harus berada di atas kenyamanan birokrasi,” tegas Bupati di hadapan awak media.

Inovasi Skema 70:30: Jamin Jalan Beton Tahan Lama

Menanggapi kritik terkait daya tahan jalan beton akibat genangan air, Pemkab Brebes menerapkan inovasi anggaran berupa Skema 70:30, yang disampaikan oleh Heri Yuliawan dalam pembahasan terkait saluran air. Formula ini memastikan proyek betonisasi tidak rusak secara cepat akibat masalah drainase.

Alokasi anggaran dalam skema ini adalah:

– 70%: Difokuskan untuk betonisasi jalan utama.

– 30%: Wajib diperuntukkan bagi pembangunan drainase dan penghijauan di sekitar proyek.

Perhatian khusus diberikan pada proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Danasari-Kauman senilai Rp62 Miliar. Bupati memastikan proyek ini memiliki sistem pembuangan air yang mumpuni agar investasi besar tersebut dapat bertahan lama.

Menghapus Jejak “Pohon Pisang” di Jalan Rusak

Merespons kritik dari Eko Sindung Prakoso, Ketua LSM Garuda Sakti, terkait titik-titik kerusakan jalan kronis, pemerintah daerah bergerak cepat menyerap aspirasi warga. Wilayah Tanjung, Sengon, Klampok, dan Jalan R.A. Kartini kini menjadi prioritas utama perbaikan. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya insiden protes warga, seperti penanaman pohon pisang di tengah jalan yang rusak tidak terurus.

Selain pembangunan fisik, penguatan pelayanan publik juga menyasar dua sektor krusial:

– Transparansi SKTM: Dilakukan sosialisasi teknis pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu agar bantuan sosial dapat tepat sasaran.

– Pendidikan Bersih: Dilakukan pengawasan kolektif bersama media untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.

Pesan Lingkungan: Kritik atas Perusakan Alam

Menutup sesi refleksi, Bupati mengungkapkan kekecewaannya terhadap oknum warga yang merusak bibit pohon yang baru ditanam. Beliau menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam.

Mengutip pesan teologis dalam Surah Al-Baqarah ayat 11-12 dan Surah Ar-Rum ayat 41, Bupati mengingatkan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat ulah tangan manusia sendiri.

“Masalah lingkungan adalah PR kolektif. Saya meminta Perhutani, Polisi Hutan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam kita,” pungkasnya.